• Jum'at, 26 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara





TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensukseskan program transaksi non tunai, Bankaltimtara Cabang Tenggarong gelar Sosialisasi Transformasi Digital Daerah Menuju Digital Smart City, berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Senin (24/1/2022).

Sosialisasi tersebut dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah, dihadiri Pimpinan Bankaltimtara cabang Tenggarong Amuniantoyo, Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara Haeru Zaman, dan dihadiri peserta dari Kepala OPD dan bendahara dilingkungan Pemkab Kukar.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, program ini untuk penguatan kapasitas bagi para Kepala OPD dan para bendahara bahwa layanan non tunai ini tidak hanya berhenti di SP2D saja, maka kerja sama Pemkab Kukar bersama Bankaltimtara cabang Tenggarong yang berkaitan dengan bagaimana transaksi non tunai itu baik dari sisi pendapatan maupun belanja itu nanti bisa diwujudkan dengan baik secara utuh sistemnya.

"Ini diprakarsai oleh Bankaltimtara untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan sistem dan regulasinya apa yang harus dilakukan oleh para jajaran kami di OPD sampai ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dan di 2022 ini kita mulai dengan digitalisasi layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan," ungkap Bupati Kukar Edi Damansyah.

Sementara itu, Pimpinan Bankaltimtara cabang Tenggarong Amuniantoyo menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung program dari Pemkab Kukar, dalam mensukseskan program transaksi non tunai, jadi kedepannya seluruh transaksi baik di OPD, transaksi pelayanan publik dan sebagainya itu sudah dilakukan dengan non tunai.

"Jadi sistemnya bisa menggunakan aplikasi di HP yang sudah disiapkan Bankaltimtara supaya mereka bisa bertransaksi secara non tunai dan ini juga untuk meminimalisir penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap transaksi di daerah," tuturnya.

Kedepan lanjut Amuniantoyo, akan dilakukan sampai ke Desa-desa di Kukar, dan kami juga sudah menyiapkan program Siskudes kerja sama dari Bankaltimtara dengan Pemerintah Daerah dan BPK, jadi semua transaksi dibayar non tunai tidak lagi dibayar tunai.

"Kami juga berharap pemerintah Daerah mendukung program kami dari sisi jaringan telekomunikasinya, karena transaksi digital ini yang kami harapkan juga kuatnya jaringan sinyal untuk kita bisa bertransaksi. Pastinya dengan adanya layanan ini sangat memudahkan masyarakat, kita juga menargetkan memudahkan dalam layanan transaksi daerah," harapnya.

Terpisah, Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara Haeru Zaman mengaku, saat ini Pemerintah sedang menggiatkan transaksi non tunai, mulai dari sisi penerimaan dan belanjanya melalui non tunai dan ini sangat efektif dan tentunya lebih transparan.

"Kita ingin menjadikan Kukar ini sesuai salah satu visi misinya menjadi Smart City, dan diseluruh Indonesia pada 2024 diharapkan ada 100 daerah menjadi Smart city salah satunya Kukar, agar solusi cerdas dalam menyelesaikan permasalahan di daerah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah lebih mudah, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan kami telah menyiapkan aplikasi untuk mendukung itu," terangnya.

Ia menambahkan, saat ini Bankaltimtara punya 55 gerai pembayaran dan penerimaan untuk pajak dan retribusi dan ini sangat suport kalau Kabupaten Kota di Kaltim dan Kaltara menjadi Smart city salah satunya Kukar.

"Mulai dari Bupati, pejabat sampai masyarakat di tingkat RT kedepan menggunakan smart digital, misalkan bayar PBB tidak perlu datang ke kantor Bapenda, cukup dikumpulkan di RT masing-masing dan akan dikelola ketua RT sebagai agen lakupandai yang ditunjuk Bankaltimtara dengan menggunakan alat atau aplikasi yang telah kami siapkan dan RT tersebut bisa dapat honor dari Bankaltimtara dalam pengelolaan ini, tentu ini juga akan meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

"Jadi dalam mendukung Smart city kami sudah menyiapkan aplikasi yang diinginkan, dan partisipasi Bankaltimtara sesuai visi misi didalam Perda tujuannya sebagai agen pembangunan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD," pungkasnya. (One)

Pasang Iklan
Top