Roda pemerintahan dan pembangunan di Kutai Kartanegara tetap berjalan, hal ini menyusul ditunjukan Edi Damansyah sebagai Plt Bupati Kukar oleh Kemendagri, pasca penahanan Rita Widyasari Bupati Kukar oleh KPK, sejak Jumat (6/10/2017) malam lalu.

"Pengangkatan Wakil Bupati Edy Damansyah, sebagai plt. Bupati pasca penahanan Bupati Rita Widyasari, merupakan ketentuan UU yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pemerintahan sampai ada keputusan pengadilan yang ingkrah. Kita harus mendukung pemerintahan yang ada dan menjaga stabilitas daerah, "papar Ketua DPRD Kukar Salehudin, kemarin.

Salehudin mengatakan, bahwa akhir September 2017 lalu dirinya telah menemui Bupati Rita Widyasari,dalam pertemuan tersebut dibahas banyak hal khususnya terkait dengan jalannya roda pemerintahan pasca penetapan tersangka oleh KPK.

Salehudin mengatakan bahwa Ibu Bupati berpesan kepada jajaran pemeritahan untuk menjaga soliditas dan stabilitas pemerintahan. “Intinya bagaimana menjaga pemerintahan bisa berjalan seperti biasanya, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, aman, terkendali dan kondusif,” jelas Saleh.
Ibu Bupati sendiri kata Saleh, alhamdulilah dalam keadaan sehat wal'afiat, beliau berjanji akan koperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku, karena beliau sadar sekali resiko dari setiap pilihan politik yang diambil.

"Saya selaku ketua DPRD menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut membantu menjaga kondusifitas daerah. Kita harus kedepankan asas Presumption of Innocence (praduga tidak bersalah, red) dan biarkan proses hukum menemukan keadilannya. Beliau (Rita, red) orang baik, banyak prestasi yang telah diraih hanya saja selaku manusia pasti ada yang suka dan tidak suka."katanya.

"Kita juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendoakan yang terbaik bagi pemimpin kita, saat ini soliditas kita sedang diuji, kalau kita berhasil melewati badai ini, maka saya yakin kita akan melihat pantai yang indah didepan sana,"tambahnya. (boy)