Ketua DPRD Kukar Salehudin SSos, meminta kepada Pemerintah Kutai Kartanegara untuk segera mengumumkan pagu indikatif ADD (Alokasi Dana Desa).

Permintaan tersebut disampaikan Salehudin SSos, SFil, kemarin dirumah dinasnya, usai menerima keluhan beberapa kepala desa.

"Saat ini triwulan pertama sudah jalan lebih dari 2 bulan, sementara desa belum menetapkan APBD desa. Jangankan ditetapkan, menyusun APBD desa saja belum dilakukan karena minimnya informasi pagu indikatif ADD yang akan diberikan kepada masing-masing desa,"ungkap Salehudin.

Oleh karena lanjut Salehudin, pihaknya pemerintah melalui Bappemas-Pemdes umumkan pagu indikatif ADD untuk masing-masing desa. Sebab kalau penetapan APBD desa terlambat, tentu akan mempengaruhi proses pembangunan di tingkat desa.

"Jangan salahkan pemerintah desa kalau kemudian serapan ADD menjadi turun karena keterbatasan waktu akibat pengesahan APBD desa yang telambat," tambah Salehudin.

Sementara itu pihak Bappemas dan Pemdes hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Perlu diketahui bahwa pada tahun ini, APBD Kukar ditetapkan sebesar Rp 3,9 Triliun, dengan ADD sebesar 200 Milyar. (boy)