• Rabu, 15 Juli 2020
logo
Pasang Iklan

Gertakan LSM Intrik (Investigasi Terpadu Indikasi Korupsi) Kutai Kartanegara untuk melaporkan dugaan penggunaan ijasah tidak sah Ketua Panwaslu Kukar, Bolawi, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Kalimantan Timur nyatanya tidak hanya gertakan “sambal”, Kamis (17/9) siang ini LSM Intrik Kukar akan melaporkan dugaan pelanggaran adminitrasi yang dilakukan Ketua Panwaslu Kukar ke Bawaslu Kaltim.

“Besok (kamis-red) kita akan laporkan secara resmi dugaan penggunaan ijasah tidak sah Ketua Panwaslu Kukar,” kata Fatahudin, Rabu (16/9) kemarin.
Ijasah sarana S1 Bolawi Ketua Panwaslu Kukar yang digunakan untuk proses pencalonan sebagai anggota Panwaslu Kukar adalah dari IKIP PGRI Tuban Jawa Timur, dan setelah ditelusri ternyata Perguruan Tinggi (PT) tersebut tidak memiliki akriditasi ketika ijasah tersebut diperoleh Bolawi.

Sebab berdasarkan surat edaran dari Dirjen Dikti Nomor:2428/D/T/2008 tertanggal 29 Juli 2008, perguruan tinggi yang tidak memiliki akriditasi maka ijasahnya tidaklah diakui sesuai UU NOmor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

"Dan kalau terbukti menggunakan ijasah tidak sah, kita minta agar yang bersangkutan mundur dari anggota Panwaslu Kukar dan mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang diterima selama menjadi Anggota Panwaslu Kukar," katanya.

Selain mempersoalkan ijasah, Fatahudin juga mensoal salah seorang Anggota Panwaslu lainnya Ika Tatiana. Menurut dia, Ika Tatiana menyalahi ketentuan saat menjadi anggota PPK pada 2013 lalu, dimana yang bersangkutan merupakan mantan caleg salah satu parpol di Kukar dan ketika proses pendaftaran sebagai anggota PPK tidak ada proses pengunduran diri dari anggota parpol.

Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur Saiful Bahtiar mengatakan, isu dugaan penggunaan ijasah tak sah yang dipakai Ketua Panwaslu Kukar Bolawi, ketika mendaftar dalam proses calon anggota anggota telah terdengar ditelinganya. Hanya saja aduan secara resmi atas sangkaan tersebut belum ia terima.

"Kalau ada yang melaporkan silahkan saja, kami terbuka. Dan tentunya nantinya akan kita teliti kebenarananya. Apakah memang tidak sah atau palsu,"kata Saiful , belum lama ini.

Menurut penjelasan Saiful Bahtiar, dikatakan ijasah tidak sah apabila universitas atau perguruan tinggi tempat dimana untuk menempuh pendidikan memang tidak memiliki ijin dari pemerintah, sementara jika dikatakan ijasah palsu itu memang tidak ada namun di ada adakan atau dibuat buat dengan sengaja.

"Kalau terbukti tidak sah tentu keanggotaan sebagai anggota Panwaslu bisa gugur dengan sendiri," kata Bahtiar. (boy)

Pasang Iklan Disini
Top