Sejak berdirinya Perusahaan Daerah (Perusda) Tunggang Parangan (TP) sekitar 10 tahun lalu, puluhan miliar sudah anggaran penyertaan modal Pemkab Kukar yang digelontorkan ke perusahaan tersebut.

Namun sampai sekarang pun tidak ada kejelasan,dana dana yang terlanjur mengucur tersebut tak memberi dampak untuk memberikan kontribusi yang jelas bagi pemerintah Kukar, melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Malah, akhir akhir ini timbul gejolak, puluhan karyawan Perusda TP tuntut gaji dan pesangon ke pamerintah sebab sejak tiga tahun lalu gaji mereka tak dibayar manajemen perusahaan.

Tohari SH, Tokoh Masyarakat Tenggarong menilai bahwa keberadaan Perusda TP hanya menjadikan beban pemerintah Kukar, karena setelah dibentuk dan sampai sekarang kontribusi untuk PAD nol persen. Padahal puluhan miliar dana pemerintah sudah mengucur ke Perusda, yang setiap ganti direksi selalu mengajukan dana penyertaan modal.

"Untuk apa saja dana dana penyertaan modal itu digunakan, masyarakat juga tidak tahu, padahal sudah puluhan miliar dana masuk tapi kontribusi ke pemerintah tidak ada,"ungkap Tohari, yang juga Wakil Ketua KNPI Kukar ini.

Oleh karenanya, lanjut Tohari, Pemkab Kukar melalui Balitbangda dan Tim Independen perlu untuk mengkaji keberadaan Perusda plat merah tersebut.

"Kalau memang manajemennya tak sanggup mengelola, sebaiknya diserahkan masyarakat Kukar saja untuk mengelolanya,"tegas Tohari (boy)