Aksi gotong royong bersih bersih Pulau Kumala, yang dilakukan ribuan pegawai dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kutai Kartanegara, Kamis (3/3) pagi kemarin mendapat respon positif kalangan anggota DPRD Kutai Kartanegara.

Firnadi Iksan anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara menilai aksi gotong royong pegawai Kukar di Pulau Kumala patut untuk diapresiasikan. Pulau Kumala menjadi icon wisata di Kota Tenggarong dan tentunya masyarakat harus ditumbuhkembangkan untuk merasa memiliki, dan salah satu cara diawali dengan sikap pegawai dilingkungan Pemkab Kukar yang turun untuk melakukan aksi kerja bhakti.

"Pulau Kumala dibangun dengan biaya sangat besar, jika tak dirawat dan mengoptiamalkan fasilitas yang ada maka tak akan memunculkan nilai PAD. Disisi lain juga kita tahu bahwa Jembatan ke Pulau Kumala sudah selesai dan ini tentu menjadi penyemangat pemerintah tentunya, agar mendongkrak nilai jual obyek wisata untuk bisa dikunjungi wisatawan baik dalam daerah maupun luar negeri,"katanya.

Tambah Firnadi Ikhsan, sikap kegotong royongan harus ditumbuhkembangkan sebagai upaya dalam menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik dalam mendorong pembangunan di Kutai Kartanegara.

" Hanya kita menyanyangkan kegiatan itu dilakukan pada saat hari kerja, sehingga layanan birokrasinya tentu terganggu. Seharunya kegiatan itu bisa dilakukan pada hari Sabtu Atau Minggu,"katanya.

Sementara secara terpisah Koordinator Barisan Advokasi Rakyat (BAR) Kutai Kartanegara Saiduni Nyuk, aksi gotong royong pegawai di Pulau Kumala jelas telah mengabaikan tugas utama yakni pelayanan public di Kukar.

"Menurut saya kurang relevan, disaat hari aktifnya pegawai negeri menjalankan tugas utamanya dipaksakan untuk gotong royong.misalnya kegiatan tersebut dilakukan saat hari libur misalnya PNS. dihari sabtu dan mingg, .itukan lebih jelas sebenarnya dilakukan mereka tanpa harus mengabaikan masyarakat yang hendak berurusan dengan lembaga pelayanan publik di Kukar," katanya. (boy)