Digadang-gadang APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang begitu besar, hingga kisaran Rp. 6, 9 triliun rupiah. Namun kenyataanya tahun 2016 ini mendapatkan rasionalisasi hingga mencapaai Rp. 4,3 triliun imbas dari merosotnya menerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yakni Rp.350 miliar.

Yang mana itu merupakan dampak turunnya harga minyak dunia. Karena itulah setelah dilantik, Rabu (17/02) kemarin sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif Rita Widyasari dan Edi Damansyah dihadapkan delema berkurangnya anggaran. Sebagai solusi tidak lain dilakukan evaluasi anggaran yang dialokasikan bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bahkan ada SKPD yang menyatakan lebih mengedepankan urusan wajib terlebih dahulu.

"Kami untuk saat ini lebih mengdepankan urusan wajib terlebih dahulu. Dimana hal itu memang berpengarus karena keuangan Pemkab Kukar sedang defisit," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kukar, Wiyono belum lama ini.

Jika langsung dilakukan pemangkasan setiap anggaran di SKPD, maka ini
berhubungan dengan efektifitas serta efisiensi anggaran.

Namun juga akan berdampak terhadap penilian kinerja setiap pimpinan SKPD terkait bagaimana penyerapan anggaran sebelumnya.

Apakah orientasinya menyusun kebijakan anggaran yang tertuang dalam perecanaan anggaran atau RKA (Rencana Kebijakan Anggaran), harga mati dipangkas begitu saja. Jelas itu catatan penting Bupati terpilih Rita Widyasari.

Perlu diketahui seperti Dinas Pendidikan, sebelumnya memiliki program kerja satu guru satu rumah. Hal itupun sepertinya tidak akan terealisasi tahun ini. Dan hal itupun telah dibenarkan oleh Kepada Dinas Pendidikan, Wiyono beberapa waktu lalu.

"Untuk saat ini, kemungkinan besar belum bisa terealisasi mengingat Pemkab masih dalam kondisi defisit," ujar Wiyono. (khan)