• Rabu, 06 Juli 2022
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara





BALIKPAPAN (KutaiRaya.com) - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) salah satu lokasi IKN Nusantara masih terdapat beberapa titik yang mengalami blankspot yang harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat.

Saat ini kurang lebih ada 12 titik blankspot di PPU. Dan ini menjadi catatan penting, karena selain membangun fisik, kepercayaan publik juga harus dilakukan, salah satunya dengan internet.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Tara, Rinto pada acara diskusi publik yang bertemakan "Kesiapan Aspek TeknologiInformasi Dalam Mewujudkan IKN” di Kedai Takalogy, Balikpapan, Rabu (25/5/2022).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim-Tara bekerjasama dengan Lembanga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) Pengurus Besar PB HMI dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Dialog tersebut menghadirkan narasumber yang berkompeten. Diantaranya, Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal yang diwakili oleh Wawan Sanjaya, Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, Direktur Eksekutif LTMI PB HMI, Aidil Pananrang, dan Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Tara, Rinto.

"Dorongan tersebut sebagai upaya sosial control kepada pemerintah agar sinkron dengan konsep Smart City yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jangan sampai hanya menjadi angan-angan dan kita tertinggal dari daerah lain," tegasnya kepada awak media.

Pihaknya akan terus melakukan kolaborasi khususnya bersama APJII dalam upaya pola pengembangan jasa internet, yang saat ini masih dalam proses kajian dan melihat market agar tepat sasaran.

Selain itu, Rinto juga mendesak pemerintah agar memperhatikan sumber daya lokal di Kaltim. Seperti yang belakangan ini berderar bahwa akan ada ratusan ribu tenaga kerja yang akan pindah ke wilayah IKN Nusantara pada bulan Juli 2022 mendatang.

"Harus melalui proses verifikasi penempatan kerjanya, kalau misalnya hanya pekerja teknis, kita juga tidak kalah saing, dalam UU IKN pun harus melibatkan tenaga lokal, jangan sampai di ingkari," papar Rinto.

Ia menambahkan, bahwa pentingnya pemerintah untuk memberdayakan SDM lokal agar terlibat di Badan Otorita yang saat ini sudah berjalan. "Meningkatkan kualitas Pendidikan itu bagian penting juga selain proses pemindahan,” tandasnya.

Kegiatan tersebut sekaligus melakukan deklarasi adanya IKN Youth forum yang digagas secara inisiatif oleh aktivis-aktivis lembaga dan masyarakat sipil di Kaltim. Forum tersebut bertujuan untuk menghimpun generasi milenial yang punya kepedulian dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan IKN Nusantara. (One)

Pasang Iklan
Top