• Kamis, 23 September 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Buruknya komunikasi antara SKPD dengan OPD serta Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, dinilai Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir sebagai penyebab serapan anggaran APBD Kaltim sampai Juni 2021 sangat rendah yakni 18 persen.

Hal ini diungkapkan Sutomo Jabir kepada KutaiRaya.com, usai mengikuti kegiatan rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 18, di Gedung D lantai 6, Selasa (15/6/2021) kemarin.

"Alasan serapan anggaran Kaltim rendah yang disampaikan oleh Wakik Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi tadi saat rapat Paripurna karena berbagai faktor, antara lain adanya perubahan regulasi masalah lelang dan masih dimasa pandemi. Tetapi menurut saya saat ini bukan itu substansi permasalahannya mengapa serapan anggaran Kaltim rendah, tetapi lebih kepada kinerja SKPD dan OPD yang tidak baik saat ini, terutama buruknya komunikasi antara SKPD dengan OPD serta Pemprov dengan Kabupaten/Kota," jelas Legislator Karang Paci dari Dapil VI ini.

Politisi muda PKB ini mengatakan, serapan anggaran Kaltim yang sangat rendah juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang sangat buruk pada Kuartal pertama.

"Jika hingga dengan Juni 2021 ini, serapan APBD Kaltim baru sekitar 18 persen, maka kita pertanyakan lagi kepada Wagub untuk target Pemprov Kaltim hingga akhir tahun berapa yang bisa terserap, dan kami sayangkan pertanyaan kami ini tidak dijawab, maka pada saat RDP membahas masalah ini kami undang lagi dari Pemprov," tuturnya.

Yang membuat kami sedikit kecewa lanjut Sutomo Jabir, karena seharusnya masyarakat sudah dapat menikmati manfaat pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah dan DPRD Kaltim.

"Namun kenyataannya, serapan yang lamban akan mempengaruhi pengembalian asas manfaat pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat. Karena konsep serapan anggaran itu, ketika kegiatan yang sudah direncanakan pemerintah dan dianggarkan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh rakyat. Tapi kalau serapannya sampai lambat, kan yang dirugikan tentunya masyarakat," pungkasnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top