• Selasa, 07 Desember 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Pertemuan lanjutan penyelesaian kasus ganti rugi tanam tumbuh di Loa Kulu)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Menindak lanjuti hasil RDP di DPRD Kukar antara Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan dengan perwakilan PT MHU pada Rabu 14 April 2021 silam, yang juga dihadiri Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono dan instansi terkait, maka Pemkab Kukar mengadakan pertemuan lanjutan di ruang Asisten II Setkab Kukar, Kamis (20/5/2021).

Pertemuan tersebut dipimpin Kabag SDA Setkab Kukar Abdullah Pannusu, dihadiri perwakilan ESDM Kaltim dan Kukar, Dinas Perkebunan Kukar, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, DLHK Kukar, DPMPTSP Kukar, perwakilan PT MHU dan PT MKI, serta perwakilan masyarakat serta lima warga yang terdampak oleh aktivitas perusahaan dengan luas lahan 14 hektare.

Menurut Kabag SDA Setkab Kukar Abdullah Pannusu, pertemuan ini kita lakukan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi tanam tumbuh atas aduan Syamsu Arjaman, atas lahan milik masyarakat Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu seluas 14 hektar terhadap PT. Multi Harapan Utama (MHU) dan PT. Budi Duta Agromakmur (BDA).

Ia mengatakan, dalam pertemuan ini ada beberapa kesepakatan dari pihak masyarakat dan perusahaan, yakni hasil perhitungan teknis, nilai pergantian tanam tumbuh dari Dinas Perkebunan Kukar dan Dinas Pertanian dan Perternakan Kukar terhadap lahan warga Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah akan disampaikan ke Assisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin 24 Mei 2021.

"Pemerintah Kabupaten Kukar akan menyampaikan hasil perhitungan pergantian tanam tumbuh ke PT. MHU dan PT. BDA dan pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meminta kepada PT. MHU dan PT. BDA untuk menyampaikan tanggapan terhadap point (1) dengan tenggang waktu tanggapan 15 hari kalender sejak surat di terima," terangnya.

Apabila tidak ada tanggapan sampai dengan batas waktu yang sudah di tentukan lanjutnya, maka pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menyampaikan permasalahaan ini ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian ESDM dan BPN.

Sementara itu, menanggapi pertemuan ini Koordinator Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan Syamsu Arjaman mengaku, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah karena telah memfasilitasi dilakukan pertemuan lanjutan atas permasalahan ini, meskipun hasilnya belum ada karena dari pihak perusahaan meminta waktu untuk melaporkan ke kantor pusat untuk mendapatkan keputusan dari pertemuan ini.

"Sesuai berita acara kita menunggu jawaban dari perusahaan selama 15 hari, dan jika belum ada juga jawaban dari perusahaan maka dari Pemerintah Daerah membuat surat ke Kementerian ESDM, tapi kita harapkan perusahaan dapat memenuhi keinginan kita sesuai hasil perhitungan teknis sehingga permasalahan ini sejak 2019 silam dapat segera terselesaikan," tandasnya. (One)

Pasang Iklan
Top