• Selasa, 27 Juli 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(Salehudin,S.Sos,S.Fil saat mengikuti Musrenbang RKPD 2022 Kabupaten Kukar secara virtual)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar yang juga dari Dapil IV Kukar, Salehuddin, S.Sos, S.Fil mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kukar tahun 2022 secara virtual, Kamis (01/04/2021).

Dalam Musrenbang ini, Salehuddin juga menyampaikan harapannya agar visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih harus di singkronisasikan dengan konsisten dalam bentuk RPJMD yang akan kita jadikan target RKPD 2021 sampai 2026. Dirinya menilai inti permasalahannya salah satunya bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada di beberapa daerah baik di Kecamatan, Kelurahan maupun Desa.

"Konsistensi ini adalah bagian bagaimana kita bisa membuat prioritas kegiatan, dan saya yakin dengan 10 program prioritas unggulan 2021-2024 kemudian 23 program dedikasi ini, juga bagaimana menjawab isu-isu strategis saat ini, maka program visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kukar akan kita maksimalkan pada RKPD kedepan, tetapi kondisi terakhir sejak tahun 2019 akhir hingga 2021 ini kondisinya tidak serta merta sama apa yang menjadi permasalahan kita, tentunya kami ingin menegaskan kembali terkait dengan beberapa efek Covid-19 yang pasti kita masih tergantung terhadap sumber pembiayaan pemerintah pusat dalam hal ini Dana Bagi Hasil," jelas politisi Golkar tersebut.

Terkait prosentase penduduk miskin di Kukar pada 2019 tercatat 7,2 persen, menurut Salehuddin, angka ini masih di bawah nasional, dan dalam kondisi pasca pandemi Covid-19 saya pikir angka prosentase ini akan bisa naik lagi, seiring dengan banyak tutupnya beberapa perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan kemudian perusahaan lainnya yang beroperasi di Kutai Kartanegara, dan ini menjadi permasalahan tambahan bagi proses identifikasi dan isu-isu strategis. Kami inginkan ada upaya strategis yang kongkrit dari Pemkab Kukar, saya pikir beberapa program tadi secara normatif akan di ejawantah kan dalam bentuk RKPD setiap tahunnya.

"Saya juga melihat ada upaya sharing permintaan Pemkab Kukar dengan Pemprov Kaltim untuk duduk bersama dalam melakukan proses pembangunan kedepan, terkait dengan transformasi dan akurasi harus di ejawantah kan dengan program yang kongkret, contohnya bagaimana kita berbagi peran antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kukar terkait prioritas sektor pertanian, perikanan dan sosial, meskipun sektor ini kontribusinya hanya dibawah 14 persen tapi kalau kita bicara transformasi ekonomi ini harusnya menjadi skala prioritas yang harusnya kita kongkritkan di tahun 2022," harapnya.

Sebagai informasi, Musrenbang ini dibuka Bupati Kukar Edi Damansyah didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin juga diikuti Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin, Kepala Bappeda Kukar Wiyono, kemudian Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi dan Anggota DPRD Kukar lainnya serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat yang mengikuti secara virtual. (One/Adv)

Pasang Iklan Disini
Top