• Sabtu, 31 Juli 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(Wakil Bupati Rendi Solihin saat menyampaikan LKPJ Bupati Kukar Tahun 2020 di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kukar)





TENGGARONG (KutaiRaya.com) - DPRD Kukar menggelar rapat paripurna Ke-8 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kukar Tahun Anggaran 2020, dilangsungkan secara tatap muka dan virtual dengan menerapkan protokol kesehatan, berlangsung di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kukar, Rabu (31/03/2021) sore.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua I Alif Turiadi, Wakil Ketua II Didik Agung Eko Wahono, dan Wakil Ketua III Siswo Cahyono, juga dihadiri seluruh Anggota DPRD Kukar baik secara langsung maupun melalui virtual.

"Paripurna penyampaian LKPJ Bupati ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada pasal 18 ayat 1 bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah pada rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 kali dan paling lambat 3 bulan setelah tahun jabatan berakhir. Maka hari ini dilaksanakan paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020," ungkap Abdul Rasyid.

Politisi Golkar ini mengaku, setelah dibaca dan diserahkan ke unsur pimpinan DPRD, maka selanjutnya dilakukan rekomendasi dan pembahasan di internal Komisi-komisi yang ada di DPRD Kukar.

"Masih kita bahas LKPJ ini di masing-masing komisi, dimana hasil pembahasan akan dilaporkan ke pimpinan DPRD paling lambat 30 hari," ujar anggota DPRD Kukar dari Dapil I Tenggarong tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin saat membacakan LKPJ Bupati ini mengatakan, penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara rinci hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA Tahun 2020 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

"LKPJ Bupati Kutai Kartanegara ini disusun berdasarkan pelaksanaan tahun 5 (kelima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dengan tema Pembangunan yaitu Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat," tuturnya

Rendi mengungkapkan, untuk sisi Pendapatan Daerah selama Tahun 2020 dianggarkan 4,404 triliun rupiah dengan realisasi sebesar Rp.4,456 triliun atau persentase 101,13%, dengan perincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 361,128 milyar terealisasi Rp. 450,599 milyar atau persentase 124,78%., Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp. 210,458 milyar dan capaian realisasi sebesar Rp. 317,807 Milyar atau presentase sebesar 151,01%, sedangkan dana yang bersumber dari Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 3,947 triliun terealisasi sebesar Rp. 3,885 trilyun atau persentase sebesar 98,45%.

Sedangkan Rencana Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 5,451 triliun dengan capaian realisasi Rp. 4,545 triliun atau 83,38%. dengan perincian, Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 3,748 triliun terealisasi sebesar Rp. 3,249 triliun atau 86,70%. sedangkan komponen Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 1,523 triliun dan terealisasi Rp. 1,131 triliun atau persentase 74,30%.

"Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 1.657 Triliun dan terealisasi Rp. 1.645 Triliun atau persentase sebesar 99,28%. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 20 Milyar capaian realisasi sebesar Rp. 20 Milyar atau persentase sebesar 100%. Dari pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegaratahun 2020 tersebut sampai akhir Desember 2020 tersedia Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 1.625 Triliun atau persentase sebesar 99,27 %," jelasnya.

Ia menambahkan, tahun 2020 merupakan tahun kelima masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Sejumlah kemajuan dan prestasi pembangunan telah dicapai. Dan kondisi Kutai Kartanegara saat ini sudah berubah, semakin maju dan berkembang dengan hasil pembangunannya yang saat ini kita rasakan bersama. Ini terbukti dangan adanya prestasi keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2020, antara lain pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan kearsipan kategori memuaskan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Kemudian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menerima penghargaan WTP dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) dari Kementrian Perekonomian Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Inovasi Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (Klikme) sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan tingkat nasional Bhumandala Ariti Kategori Kabupaten "Simpul Jaringan Kabupaten" dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima penghargaan Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Penganugerahan CSR Award III dan LKPM 2020. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meraih 7 Panji Terbaik I Keberhasilan pembangunan pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Timur ke-63 Tahun 2020, di Stadion Madya Sempaja Samarinda Kalimantan Timur.

"Bidang Pengembangan Hortikultura, Bidang Pembangunan Ketahanan Pangan,Bidang Perkebunan, Bidang Tata Kelola Kearsipan, Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kabupaten. Kemudian Bidang Kondusifitas Daerah, Bidang Gerakan Pramuka," terangnya.

Rendi Solihin berharap, nantinya anggota DPRD Kukar bisa ikut serta dalam pengawasan kinerja pemerintah, serta turut membantu dalam mengevaluasi kegiatan pemerintah daerah.

"Saya yakin teman-teman di DPRD bisa membantu kami," pungkasnya. (One/Adv)

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
Top