• Selasa, 30 November 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Saparudin Pabonglean)


TENGGARONG (kutairaya.com) - Sistem informasi manajemen perencanaan penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) yang kini diterapkan Pemkab Kukar dianggap rumit oleh sebagian masyarakat ditanggapi Anggota komisi IV DPRD Kukar Sapparudin Pabonglean.

Menurut politisi PKS tersebut, salah satu fungsi dari Simral yakni untuk mencegah hal-hal yang tidak terencana dan ini harus dipahami oleh masyarakat jangan sampai beranggapan dengan sistem ini anggota DPRD Kukar tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Setiap menemui konstituen kami sering mendengar keluhan sebagian masyarakat bahwa ada yang beranggapan usulan yang terdahulu tidak lolos di belanja APBD, padahal bukan kami tidak memperjuangkan, tapi sistem penganggarannya yang saat tidak sama " ujarnya.

Anggota DPRD Kukar dari Dapil Tenggarong ini menjelaskan, aspirasi warga ditengah tahun anggaran berjalan tak dapat masuk dalam SIMRAL, karena sistem yang dibangun langsung telah terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) yang terkunci di Bappeda Kukar.

"Jika sudah terkunci di Bappenas melalui Bappeda, maka harus mengusulkan lagi dari awal di anggaran tahun depan dan untuk sisi positif dari pemberlakuan SIMRAL, guna mencegah adanya usulan kegiatan dadakan yang tidak terencana di pembahasan APBD, "terangnya.

Sapparudin mengaku, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan BPKAD terkait penerapan SIMRAL, namun diyakini bakal ada upaya pengembangan -pengembangan lagi sehingga masih akan disesuaikan. (one/adv)

Pasang Iklan
Top