Jumlai pegawai di Kukar yang menumpuk dipusat ibukota kabupaten, yakni di Tenggarong kurang begitu efektif, oleh karenanya perlu dilakukan pemerataan, sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan.


Ketua DPRD Kukar Salehudin, proses distribusi PNS ke kecamatan dan kelurahan dilakukan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Agar tidak terjadi penumpukan di Tenggarong.


"Disisi lain masalah TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) juga harus disesuaikan dengan kinerja dan lokasi bekerja, jika bekerja diulu Kukar akan lebih bijak dana TTP nya lebih besar dibanding dengan yang bekerja di pusat kota, seperti di Tenggarong," kata Salehudin.


Sementara itu secara terpisah, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kutai Kartanegara Ridha Darmawan, memastikan proses pemerataan pegawai di Kukar tetap akan dilakukan, hanya saja masih menunggu kepala daerah difinitif.


"Itu Artinya tahun 2016, proses distribusi pegawai ke tingkat kecamatan dan kelurahan akan kembali kita lakukan," kata Ridha.


Ridha mengaku sampai sejauh ini sudah lebih 700 PNS di Kukar yang telah dilakukan penempatan kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kutai Kartanegara.


"Memang belum berpengaruh terhadap kondisi penumpukan pegawai di Tenggarong, tetapi paling tidak semua masih berproses. Tahun depan kembali akan kita lakukan pendistribusian pegawai ke kecamatan dan kelurahan,"katanya. (boy)