(Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos, S.Fil, M.AP)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos, S.Fil, M.AP menyoroti adanya pengumuman terkait dengan PPPK di Kaltim yang sudah lolos namun statusnya masih TP alias Tanpa Penempatan.

"Dalam Rapat Paripurna lalu, saya menyampaikan amanah sekaligus aspirasi kawan-kawan PPPK yang lulus di Kaltim namun berstatus Tanpa Penempatan (TP) untuk segera diusulkan kembali menjadi PPPK dan ditempatkan sesuai dengan persebaran dan kebutuhan sekolah di Kaltim," ujar Salehuddin.

Politisi Golkar ini mengatakan, ratusan pegawai ada yang mendapatkan pengumuman terkait PPPK yang sudah lolos tapi statusnya Tanpa Penempatan (TP).

"Jadi kalau bicara nilai kemudian beberapa kelengkapan persyaratan yang lain mereka sudah lolos Passing Grade dan berhak dengan status PPPK, tapi ternyata ketika sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ternyata dengan status TP, sehingga sampai saat ini statusnya tidak jelas, masih honor kemudian juga ada beberapa guru yang posisinya itu ditempati oleh guru yang lolos PPPK padahal dia sudah lama mengabdi di sekolah tersebut," terangnya.

Mantan Ketua DPRD Kukar ini mengaku, untuk di Kaltim ada sekitar 567 guru tenaga pendidikan PPPK yang lulus tapi statusnya TP.

"Itu bicara sekolah Negeri, kalau bicara sekolah swasta tambah lagi, belum lagi SMK kemungkinan ada ribuan guru," imbuhnya.

Untuk itu, Salehuddin meminta kepada DPRD Kaltim kemudian pemprov Kaltim, untuk segera melakukan proses pengajuan kembali guru yang lolos PPPK dengan status TP ini untuk di formasikan lagi menjadi lolos PPPK, dengan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan semacam pemetaan kebutuhan guru.

"Karena dari Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pusat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyampaikan, di 2023 sampai 2025 itu terjadi pensiun besar-besaran di posisi guru dan tenaga pendidikan," tuturnya.

Ia menambahkan, di Kaltim saya nilai 30 sampai 40 persen guru dan tenaga pendidikan juga akan mengalami pensiun. Kalau ini terus berlanjut otomatis banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru, dan faktanya di kaltim sampai saat ini sangat kekurangan guru.

"Bagaimana kita bicara SDM menunjang IKN kalau sumber daya guru dan tenaga pendidikan kita menjadi permasalahan. Harapannya pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan proses pemetaan bagaimana melakukan proses penyebaran guru secara merata di Kaltim ini supaya proses belajar mengajar itu bisa dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (One/Adv)