TARAKAN (KutaiRaya.com) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan pengamanan pembangunan strategis (PPS), di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (09/03/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara) Ir. Helmi, beserta Bertius, S.Hut beserta staf. Dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Adief Swandaru, SH.MH (Kasi D pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur) yang didampingi oleh Toni Yuswanto, SH.MH (Kasi Penkum) dan I Gede Eka Sumahendra, SH (Kasi B).

Kasi D pada Asisten Intelijen Kejati Kaltim Adief Swandaru menjelaskan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) ini sejalan dengan Visi Presiden Tahun 2019-2024 yang ditindaklanjuti dengan Arah Kebijakan Jaksa Agung tentang Peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan, yaitu penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

"PPS ini merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di Bidang Pengamanan Pembangunan Strategis, " jelasnya.

Ia mengatakan, Pembangunan Strategis yang bisa dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh Kejaksaan Tinggi adalah Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur dan Proyek Strategis pada BUMD yang ditetapkan oleh Direksi BUMD.

"Dengan adanya Pengamanan Pembangunan Strategis dari Kejaksaan diharapkan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Strategis Daerah dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan, " pungkasnya. (One)