Syarifah Vanessa Vilna

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar) Syarifah Vanessa Vilna menuturkan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan kini melalui satu data yaitu aplikasi Rumah Besar Penanganan Kemiskinan (RBPK).

"Dimana saat ini sudah ada 78 perusahaan yang mendapatkan akun dan ada 20 perusahaan yang akan turut bermitra terkait dengan pembiayaan sinergi pembiayaan pada program penanggulangan kemiskinan pada aplikasi." kata Nana sapaan akrab Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanessa Vilna, usai Rakor RBPK di ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar Selasa (24/1/23).

Ia menjelaskan untuk tahapan selanjutnya adalah pembiayaan untuk RBPK ini tidak hanya dari APBD, namun juga dari usulan pemerintah dan juga dari dana alokasi dana desa. Jadi nanti pada tahapan selanjutnya sampai dengan akhir Januari akan dilakukan proses verifikasi di lapangan dan nanti setelah ditemukan data calon penerima sasaran manfaat yang valid, maka pada saat forum konsultasi publik awal Februari atau nanti akan dilakukan kesepakatan MoU.

"Untuk angka kemiskinan Kukar saat ini turun sebesar 0,03% saja, tapi jangan lupa pada saat penurunan itu tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan juga menurun. Artinya mengalami indeks yang positif dan kita akan perhatikan bahwa angka kemiskinan ekstrim dari tahun 2021 ke 2022 itu turun dari 1,52 menjadi 1,45."sebut Nana.

Lebih lanjut Nana menyebutkan bahwa masyarakat yang berada di bawah atau berada di garis kemiskinan ekstrim itu sebenarnya bisa meningkatkan pendapatannya. Tapi masih dibawah garis kemiskinan. Jadi kalau untuk angka kemiskinan umum angkanya di 300.000, kemudian untuk kemiskinan ekstrim di 600.000. Jadi dia bisa keluar dari garis kemiskinan ekstrim, tapi belum keluar dari garis kemiskinan umum.

"Itu yang menyebabkan persentasenya tidak terlalu besar. Tapi jangan khawatir, kita punya strategi-strategi. Contohnya sebelum bulan Maret kita akan gelontorkan, kita akan meluncurkan program bantuan pangan dan bantuan langsung, termasuk juga terkait pengadaan instansi yaitu terkait dengan pasar. Nanti pada sebelum Maret yaitu sebelum melakukan sukses perhitungan tingkat kemiskinan."jelasnya.

Nana juga menjelaskan terkait target angka kemiskinan Kukar pada 2024 0%. Jadi melalui inpres nomor 4 tahun 2022 itu presiden menetapkan angka nol pasien untuk seluruh daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini lebih cepat 6 tahun awalnya itu untuk launching atau pembangunan berkelanjutan di 2030 baru 0% tapi dipercepat 6 tahun, jadi nanti seluruh daerah itu harus 0%.

"Kukar sendiri di tahun 2022 itu adalah sebesar 1,45% jadi kerja cukup berat. Kita menurunkan dari 1,45 menjadi 0%. Nah ini adalah salah satu upaya kita untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kutai Kartanegara dan kami optimis bisa tercapai."pungkasnya. (*dri)