Muslik

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Selama tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) telah berhasil mencapai kinerja yang cukup memuaskan yaitu di angka 83%. Beberapa program yang direncanakan hampir semua dapat terealisasi hingga akhir 2022, seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberian bantuan kepada nelayan.

Kepala DKP Kukar Muslik mengatakan capaian kerja di 2022 untuk pengerjaan fisik itu mencapai 90% sedangkan secara keuangan terealisasi 83%. Jadi artinya secara garis besar DKP bisa tercapai, kemudian juga untuk output sasaran itu juga hampir keseluruhan itu bisa direalisasikan.

Adapun target sasaran dari program DKP yaitu 118 Kelompok Usaha Bersama (KUB), 247 Kelompok Pembudidaya Ikan, 29 Kelompok Pengolah Dan Pemasar, 2 Kelompok Masyarakat Pengawas, 520 Nelayan Miskin Dan Rentan Miskin, 2.360 Nelayan, 4.940 Pembudidaya Ikan, 435 Pengolah Hasil Perikanan, 50 Masyarakat Pengawas, 500 Nelayan Miskin dengan total 8.285 nelayan yang menerima bantuan.

"Alhamdulillah realisasi program tahun ini bisa tercapai 83%. Saya kira jumlah sasaran kita akan lebih banyak lagi dan ini jadi 25.000 nelayan itu mungkin 2024 sudah bisa kita Penuhi, target kita untuk motivasi terhadap 5000 nelayan itu jadi tidak harus menunggu sampai 2026." kata Muslik kepada KutaiRaya.com diruang kerjanya Kamis (29/12/22).

Lebih lanjut Muslik menerangkan, apalagi memang masa pemerintah daerah ini hanya sampai tahun 2024. Sehingga target kedepan mudah-mudahan tercapai walaupun terakhir di drop sampai dengan 2026 sebanyak 25.000 nelayan, kurang lebih 5000 sekian.

"Karena terpotong di tahun 2021 itu, kita 1000 lebih nelayan sudah terpenuhi, nah di 2022 ini sudah melampaui itu ada 8.285 nelayan, dengan menggunakan anggaran murni dari APBD di luar APBN." ujarnya.

Ia menyebut untuk program yang belum terealisasi di tahun 2022 yaitu TPI yang ada di Samboja, mudah-mudahan di 2023 ini mampu didorong untuk bisa dilaksanakan, karena tinggal melakukan lelang di awal tahun 2023

"Artinya untuk yang lain tidak ada kendala. Karena dari 90% itu 5 persennya termasuk pembangunan TPI dan Penyediaan ekskavator amfibi yang kita batal untuk kita laksanakan, karena spek yang kita inginkan untuk amfibi kemarin belum ada barangnya, tidak ada spek yang kita harapkan. Sehingga mungkin tertunda juga untuk melakukan pembuatan tambak di Muara Badak karena kita rencana mau pengembangan udang Vaneme agak tertunda juga itu. Rencana tersebut baru kita coba identifikasi lokasi-lokasinya untuk percontohan." jelasnya.

Muslik mengungkapkan ada beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu, kemampuan SDM internal belum optimal,
pembinaan pelaku usaha perikanan di lapangan tidak maksimal,
sarana produksi pelaku usaha perikanan masih skala kecil. Kemudian kurangnya pemanfaatan teknologi sebagai akibat kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang rendah, dan degradasi lingkungan yang semakin meningkat serta pola usaha cenderung bergerak sendiri-sendiri.

Untuk mengatasi hambatan tersebut DKP Kukar terus melakukan melakukan pembinaan untuk dapat merubah mindset dan meningkatkan motivasi kerja serta koordinasi baik internal maupun eksternal secara terus menerus, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan, dan mengoptimalkan pola pengembangan berbasis kawasan.

"Kami berharap untuk program bisa lebih meningkatkan kompetensi,
fokus pada pembangunan berbasis kawasan, dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pemulihan ekosistem fasilitasi sarana produksi yang memadai serta dapat membangun infrastruktur usaha perikanan dalam menciptakan biaya produksi yang ekonomis." pungkasnya. (*dri)