Saparuddin Pabonglean

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) jatuh pada 9 Desember 2022, yang bertemakan "Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Pada Hakordia Anggota Komisi III DPRD Kukar Saparuddin Pabonglean menyampaikan pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat di negeri ini tanpa terkecuali, agar tidak ada lagi korupsi baik di masyarakat maupun di pemerintahan.

Saparuddin Pabonglean mengatakan intinya di Harkordia ini menjadi momentum buat semua, terutama penyelenggara negara ini untuk intropeksi, untuk melakukan perenungan terutama terkait kondisi bangsa ini yang semakin terpuruk. Salah satu penyebabnya adalah masalah korupsi yang sudah masuk pada semua lini masyarakat.

"Kami berharap pada Hakordia ini bukan hanya seremoni belaka tetapi betul-betul melakukan perubahan, terutama kepada penyelenggara pemerintah, aparat penegak hukum seperti KPK kepolisian kejaksaan berharap kepada pemerintah dalam memberantas korupsi bukan hanya penegakan tapi juga pencegahan."ungkap Saparuddin Jum'at (9/12/22).

Menurutnya pencegahan ini penting dilakukan yang melibatkan semua elemen masyarakat, bahkan kalau perlu diterapkan dikurikulum pendidikan. Sehingga itu bisa ditanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak didik di Kukar di masa depan.

Disinggung terkait keberhasilan Kejaksaan Negeri Kukar yang mengamankan kerugian negara dari hasil dua kasus korupsi senilai Rp 1,4 miliar, belum lama ini, Saparudin mengapresiasi langkah Kejari Kukar.

"Tentu kita berharap tindakan korupsi tersebut betul-betul diproses sesuai hukum yang berlaku, jangan sampai ada tebang pilih termasuk potensi kerugian negara itu harus betul-betul dimaksimalkan, kalau perlu disita. Kalau upaya yang lain jangan sampai justru hilang atau bocor kemana-mana. Tapi tetap diserahkan ke hukum jangan sampai semena-mena dalam penegakan hukum." ucapnya.

Dan pemerintah daerah juga harus terus mengontrol dan mengawasi setiap kegiatannya sehingga tidak terjadi penyelewengan. Jadi kontrol ini dari pemerintah sebagai penyelenggara negara. Serta harus memberikan contoh teladan bagi pemimpin yang diberikan amanah baik itu di OPD dan dimanapun posisinya. Saling mengontrol, saling mengingatkan, pencegahan yang diharapkan bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan. (*dri)