Launching MPP Kukar


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Soft Launching MPP tersebut dilakukan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, di kantor DPMPTSP Kukar Jum'at (2/12/22).

Dalam acara soft launching MPP tersebut dirangkai dengan penandatangan MoU antara Bupati Kukar dengan instansi yang ada di MPP. Dan turut dihadiri Sekertaris Daerah Kukar Sunggono, Dinas Pertanahan Kukar, Kepala Bappenda Kaltim Ismiyati, Kepala Direktirat Jendral Pajak Kalimantan Timur dan Utara Max Darmawan, perwakilan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Manajer PT Taspen Cabang Samarinda, intentitas terkait.

Bupati Edi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah membentuk dan membangun MPP ini. Namun masih ada beberapa yang harus dibenahi, terutama sapras kelengkapan IT yang masih proses pengadaan di Diskominfo.

Ia menyampaikan pihaknya terus berkomitmen, tinggal ini bagaimana, personal individu menyesuaikan. Sistemnya sudah terbangun, jenis layanan sudah terurai dengan baik, standar prosedur dan layanan sudah ada. Tinggal komitmennya saja, jangan sampai nanti booth-booth yang ada kosong. Karena ini kebijakan secara nasional. Pemkab Kukar sudah membuat komitmen bagaimana MPP dibentuk. Prosesnya panjang, pembiayaan juga cukup besar.

"Jadi saya berharap dengan adanya MPP bisa optimal nanti dalam rangka memberikan pelayanan. Nanti sambil berjalan kita beri evaluasi dengan perangkat dan sistemnya. Sudah saya pesankan jangan sampai nanti kami disuportisi ada catatan." jelasnya.

Edi juga menyebut ada layanan drive thru yang sudah siap. Bentuk pelayanan nanti terpusat di MPP dab berupaya untuk melakukan perbaikan. Karena pelayanan publik Kukar sudah mencapai nasional. Tapi memang capaiannya masih banyak keluhan, kelemahan yang perlu disikapi. Jadi diharapkan kedua pihak berjalan baik di Pemkab Kukar maupun masyarakat ada tanggung jawabnya menjamin kualitas pelayanan ini.

Kepala DPMPTSP Kukar Bambang Arwanto menambahkan, soft launchingnya tanggal 2 Desember ini juga evaluasi bersama Menpan-RB, sampai nanti grand opening oleh Wakil Presiden pada tanggal 5 Desember. Memang ada beberapa sapras yang belum datang dalam pengiriman. Karena baru ditwnder di APBD-P, cuman itu akan dipercepat, sehingga loket-loket pelayanan publik diantisipasi semua. Tinggal ditanam semua perangkat yang akan datang.

"Total ada 430 jenis layanan perizinan. Semuanya sudah memiliki SOP dan akan kita masukkan dalam UFK itu. Karena semua ini terintegrasi dalam sistem antrian hingga layanannya. Dari 24 instansi perizinannya, 9 lembaga kementrian instansi vertikal, 4 dari BUMN, 2 dari perbankan dan sisanya dari Pemkab Kukar sendiri." ujarnya.

Harapannya dari soft launching ini adalah mensinergikan pelayanan yang dilakukan Kementrian, lembaga, provinsi, Pemkab Kukar, BUMN, BUMD dan Swasta bisa di integrasikan dalam MPP. Sehingga masyarakat bisa satu tempat disini saja untuk mengurus pelayanan yang lebih efisien, efektif dan mudah.

"Kita juga akan membuka layanan drive thru yang cepat dan beresiko rendah. Misalnya layanan NIK itu bisa di drive thru karena 8 menit saja. Jadi 5 menit saja audah masuk dan keluar. Untuk mendorong layanan UMKM juga." pungkasnya. (*dri)