Acara Workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah Workshop Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan, untuk pemulihan ekonomi dan kemandirian desa. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (21/11/22).

Workshop tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, yang diikuti 50 peserta yang berasal dari 7 Kabupaten/ Kota se-Kaltim yaitu Kabupaten Kukar, Kubar, Berau, Penajam Paser Utara, Paser, dan Kabupaten Mahulu.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim Muhdi, Pemeriksa BPK Dwi Afriyanti, Kabid Pembanguan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa provinsi Kaltim, Sri wartini, Kepala KPPN Samarinda Angkaswantoro, Kepala DPMD Kukar Arianto.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan atas nama Pemkab Kukar, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, yang telah membangun komitmen strategis dalam memperkuat pembangunan desa di Wilayah Kukar, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Kaltim secara keseluruhan.

"Workshop ini fokus kepada tata kelola keuangan desa. Saya berharap workshop ini, karena narasumbernya lengkap dari BPK, BPKP, Karwil perpajakan, PMD provinsi. Semoga bisa menambah wawasan, yang terpenting itu adalah merubah pola pikir dan budaya kerja. Terutama yang berkaitan dengan regulasi, enterpretasinya supaya betul-betul tata kelola itu bisa diwujudkan dengan baik hasilnya juga bisa bermanfaat dengan baik."kata Edi Senin (21/11/22).

Ia menjelaskan dalam konteks pembangunan perdesaan, salah satu masalah yang dialami hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah masalah kemiskinan, karakteristik kemiskinan Kukar cenderung terpusat pada wilayah-wilayah pesisir dan wilayah terpencil, sehingga dapat disimpulkan aksesibilitas dan pengelolaan aset masih belum dapat berjalan dengan optimal dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat,

"Saat ini kemiskinan Kukar sebesar 7,99% dan kemiskinan ekstrem berada pada angka 1,45% atau mencapai 11.478 Jiwa, dan berdasarkan atas Inpres nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bahwa tahun 2024 kemiskinan ekstrem diseluruh wilayah Indonesia ditargetkan menjadi 0%,"ungkapnya.

Sehingga berdasarkan atas kondisi tersebut, kebijakan pembangunan perdesaan khususnya melalui kebijakan pengelolaan anggaran dan keuangan perdesaan menjadi sangat krusial untuk terus dilakukan perbaikan menuju pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel yang menyasar pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Edi mengungkapkan bahwa hari ini fokus bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa ini juga bisa berbasis pada IT. Dan ini yang sedang dibangun di Kukar, bahkan nasional juga seperti itu. Terus bagaimana bekerja juga harus berdasarkan data.

"Saya harapkan pemerintah desa harus paham dengan data kesejahteraan sosial, data warga pra sejahtera, ada data kemiskinan ekstrim, harus tau betul. Jadi kalau kita berbasis data itu bisa optimal yang berupa kekuatan kita yang ada di desa."ujarnya.

Kemudian nanti belanja dan kegiatannya tepat kepada arah-arah yang ada ditingkat desa khususnya program-program besar Kukar Idaman seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat. (*dri)