Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo.(kutairaya/wahyu)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini untuk merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Desa. Bertempat Ruang Rapat Bapenda Kukar Kamis (13/10/22).

Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo mengatakan upaya ini dilakukan yang melibatkan peranan desa dan mengoptimalkan pendapatan desa, karena pajak daerah nanti akan di kembalikan ke desa lagi.

"Aturannya, 10% akan kembali ke desa, pada tahun 2023 target kita Rp 130 miliar. Tapi nanti kalau desa targetnya bisa mencapai lebih, maka 10% akan kita kembalikan ke desa. Dan bisa jadi lebih dan nanti setiap desa nanti bisa beda beda sesuai dengan kinerja desa di dalam mengoptimalkan pendapatan desa." kata Joko kepada KutaiRaya.com usai Rapat Kamis (13/10/22).

Untuk itu dari diskusi dengan DPMD ini dalam rangka merumuskan Perbup terkait dengan dana bagi hasil desa termasuk itu nanti yang akan disasar adalah pajak sarang burung walet.

"Sarang burung walet termasuk yang akan kita bagi hasilkan 100% ke desa, ini sudah kita konsep ada minimal dua yaitu PBB-P2 dan yang kedua ada pajak sarang burung walet itu akan kita kembalikan 100% ke desa. Kalau desa mendapatkan Rp 100 juta, maka Rp 100 juta itu akan kita kembalikan ke desa." jelasnya.

Ia menyebutkan di Kukar ada 11 pajak dan ini semuanya ada di desa, tiap desa rata rata anggap lah Rp 100 juta, semuanya itu akan kembali. Contohnya di Desa Buana Jaya itu ternyata PBB-P2 sekitar Rp 70 juta, tapi ternyata mereka baru bisa mencapai Rp 14 juta.

"Nah Rp 14 juta itu akan kita kembalikan semuanya. Rancangan Perbup nya akan seperti itu. Dan jika nanti ada desa ternyata mampu Rp 200 juta kita kembalikan semuanya itu. Konsepnya seperti itu. Dari desa kembali ke desa. Kami cuma mengatur regulasi, kami cuma bagaiamana memungutnya. Makanya kita minta peranan desa bagaimana pembangunan untuk masyarakat juga dan masyarakat kita paling banyak di desa." terang Joko.

Dikatakannya kalau Perbup nya selesai, selanjutnya coba disosialisasikan, ada tambahan lagi ketika ada desa -desa yang mampu mempunyai kinerja bagus , desa yang patuh taat pajak. Jadi ada usulan dari DPMD dikasih reward berupa BKD (bantuan keuangan desa) tadi usulannya Rp 1 miliar, jadi ada 10 desa minimal ada yang mendapatkan reward itu, satu desa dihadiahi Rp 100 juta bagi yang taat pajak.

"Ini baru rancangan, semoga saja disetujui oleh Bupati. InsyaAllah hal semacam ini bagaimana meningkatkan perangkat desa, saya pikir bapak Bupati selalu respon baik." tutupnya. (*dri)