TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Kenaikan harga BBM yang diumumkan pada hari Sabtu (03/09/2022) lalu oleh Pemerintah menuai banyak penolakan dari elemen masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera sejak awal memperingatkan pemerintah untuk tidak mengambil langkah pencabutan subsidi BBM. Penolakan itu juga muncul dari daerah. PKS Kutai Kartanegara pun turut menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Ketua DPD PKS Kutai Kartanegara, Firnadi Ikhsan, menyebut bahwa Kenaikan BBM akan membuat inflasi merangkak naik. Sementara pemerintah daerah ditekan agar mampu mengendalikan laju inflasi. Inflasi tak bisa dihindari, bahkan laju inflasi bisa tinggi.

"Inflasi ini sendiri hal yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden untuk ditekan, mengingat dampaknya bagi masyarakat akan sangat terasa," kata Firnadi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar seluruh pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, untuk bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dan daerah (TPID) guna menekan laju inflasi.

Berat bagi Pemerintah Daerah. Laju inflasi meroket, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, banyak warga miskin bertambah. Beban masyarakat semakin bertambah.

Terpisah, Saparuddin Pabonglean, anggota DPRD Kutai Kartanegara dari PKS menegaskan, bahwa kenaikan harga BBM ini tidak tepat waktunya. Mengingat masyarakat masih dalam proses bangkit secara ekonomi setelah pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat terpukul dan belum pulih.

"Kenaikan harga BBM pasti akan memberatkan masyarakat, tentunya harga semua kebutuhan juga akan naik. Masyarakat bisa jadi tambah menderita," kata Saparuddin.

"Kita bukan anti penyesuaian harga BBM, kita juga memahami kesulitan yang dialami pemerintah, akan tetapi sekali lagi harus dilakukan secara cermat, tepat dan proporsional dengan mempertimbangkan daya beli/kondisi ekonomi masyarakat, taiming yg tepat, bertahap dan disertai dengan program pengaman yang tepat untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM tersebut," terangnya.

Legislator DPRD Kukar Dari Dapil I ini menambahkan, kenaikan BBM juga memberikan dampak terhadap warga Kutai Kartanegara yang sempat mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi.

"Belum selesai dengan susahnya mencari bahan bakar, malah sekarang harga BBM naik," ungkapnya.

Sementara itu, Pujiono, anggota DPRD Kukar dari PKS juga mengatakan, bahwa penderitaan masyarakat Kutai Kartanegara terutama nelayan akan bertambah. Selama ini nelayan susah mendapatkan solar untuk melaut. Apalagi setelah harganya naik, tentu akan berpengaruh terhadap harga ikan di pasaran.

"Kebijakan pencabutan subsidi BBM ini akan membuat nelayan semakin susah. Karena biaya operasional menangkap ikan akan membengkak dan jelas akan ikut menaikkan harga ikan. Dan masyarakat juga lah yang merasakan," pungkas Pujiono.

"Kami berharap Pemerintah Pusat mendengar harapan masyarakat, agar membatalkan kenaikan BBM," tutup Ketua DPD PKS Kukar, Firnadi Ikhsan. (One)