TENGGARONG (KutaiRaya.com) - DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara rampung gelar rapat Paripurna ke 16 dan 17 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD-P Tahun 2022 dan Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang APBD-P Tahun 2022, bertempat di ruang sidang Utama DPRD Kukar, Senin (22/8/2022).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid didampingi Wakil Ketua Alif Turiadi dan Didik Agung Eko Wahono, dihadiri anggota DPRD Kukar, dan juga dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dan beberapa Kepala OPD dilingkungan Sekretariat Daerah.

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, dari seluruh pandangan Fraksi yang ada di DPRD Kukar salah satunya membahas bagaimana teman-teman di Fraksi mengkritisi kinerja pemerintah daerah, agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

"Kemudian PR - PR pemerintah daerah berkaitan yang belum selesai sampai sekarang ini itu perlu menjadi perhatian bersama, misalnya jalan menghubungkan Kecamatan Kembang Janggut dan Tabang, jalan Anggana, Muara Badak, dan jalan Jongkang menuju Samarinda ini harus secepatnya kita lakukan penyelesaian, kalau kita biarkan akan berlarut-larut, maka ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, belum lagi patung naga dekat jembatan yang sampai sekarang belum selesai kemudian yang lainnya, " terang Abdul Rasid.

Politisi Golkar ini juga berharap, dari seluruh pemandangan Fraksi ini nantinya bisa menjadi pemacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya supaya anggaran yang ada ini bisa digunakan sebaik-baiknya.

"Terkait tingkat kemiskinan di Kukar cukup tinggi, hal ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kedepan harus memiliki orientasi salah satunya bagaimana mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kukar dan pembangunan yang dilaksanakan juga memikirkan efek bagi masyarakat Kukar, " ungkap Abdul Rasid.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menuturkan, dalam pandangan Fraksi disini hanya catatan PAD serta tanggapan Fraksi dan tanggapan pemerintah daerah atas tanggapan Fraksi, dirinya juga sepakat dengan prinsip teman-teman lebih cepat lebih baik artinya dari pandangan semua Fraksi mayoritas menyetujui anggaran perubahan 2022.

"Kemudian Selasa ini harus ada mekanisme Banggar yang perlu ditindaklanjuti, baik dari teman-teman DPRD Kukar bagian Banggar dengan teman-teman TAPD dari eksekutif akan membahas secara menyeluruh terkait dengan anggaran tambahan termasuk dalamnya ada SILPA dan lain-lain, artinya berapa total yang akan kita setujui untuk di sahkan di APBD perubahan 2022, " papar Rendi.

Ia mengaku, seharusnya mekanisme Banggar itu Selasa ini harus bisa diselesaikan, dan kalau bisa sorenya langsung pengesahan dan dijadwalkan pada Rabu ini pengesahannya.

"Sebenarnya bukan penyerapan OPD yang kurang, kalau dari realisasi transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai hari ini sudah 33 persen yang seharusnya sudah 40 persen, artinya ada selisih 7 persen belum masuk ke kas daerah, " jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini dari teman-teman OPD sudah mengajukan permohonan untuk pencairan, begitu sudah diajukan permohonan disetujui oleh BPKAD ternyata belum disalurkan, jadi usulan kegiatan itu seharusnya sudah bisa dicairkan beberapa kegiatan dan mekanismenya agak terlambat, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang menyusul dibelakangnya ketika mengusulkan pasti jawabannya tidak ada uang.

"Sebenarnya bukan di kas itu kosong tapi serapan dimasing-masing OPD yang belum melakukan penyerapan terhadap dana yang sudah diberikan BPKAD, ini sebenarnya teknis di OPD, sebenarnya uang itu ada dan bisa dicairkan sehingga realisasi Kabupaten Kukar bisa kelihatan tinggi tetapi itu tidak terjadi, " imbuhnya.

Terkait untuk belanja pegawai, Rendi memastikan pihaknya akan terus lakukan pembenahan dari angkanya, hanya itu tidak bisa kita rubah karena ASN di Kukar sangat banyak, kecuali nanti ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat terkait dengan tunjangan dan lain sebagainya yang bisa mengefisiensikan dari anggaran yang ada.

"Tapi tahun depan kami mau meningkatkan, artinya sesuai kinerja ASN yang ada di Kukar termasuk didalamnya gaji-gaji diluar ASN seperti BPD, Ketua RT, LPM Insyaallah di tahun depan naik, disertai dengan naiknya ADD yang kita potongkan dari transfer pemerintah daerah ke pemerintah desa, " pungkasnya. (One/Adv)