TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) fokus pada penanganan kemiskinan di empat Kecamatan di Kukar yakni Kecamatan Tenggarong, Loa Janan, Samboja dan Muara Kaman.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Hamly kepada KutaiRaya.com Jum'at (19/8/22).

"Kita fokus dalam jangka pendek yang harus diintervensi ada di empat Kecamatan. Ini segera dan mudah-mudahan di Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) sudah bisa di intervensi melalui program-program OPD dan dunia usaha," ungkap Hamly.

Artinya semua sumber biaya yang ada itu, kalau bisa digelontorkan untuk data-data yang siap diberikan bantuan, baik itu dari APBD, CSR, dan TJSP dari perusahaan- perusahaan yang ada di Kukar.

Menurut Hamly dari empat kecamatan, yang menjadi indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu pihaknya menggunakan indikator dari Kemensos. Ada 14 indikator untuk menentukan orang masuk atau tidaknya di DTKS.

"Nah indikator-indikator itulah yang menjadi ukuran bagi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk memverifikasi validasi data, apakah masih sesuai dengan kriteria dari 14 indikator tadi atau tidak. Kalau misalkan dia tidak sesuai, mungkin diusulkan dikeluarkan dari DTKS. Dan kalau ada masyarakat yang baru, sebelumnya belum masuk DTKS tapi memiliki indikator tertentu akan kita usulkan masuk kedalam DTKS." jelasnya.

Sementara untuk pola penangannya sama disemua kecamatan, hanya saja keterbatasan anggaran jadi fokus untuk di empat kecamatan dulu. Nanti kedepannya semua kecamatan akan diintervensi juga, tapi sebagai pilot project atau percontohan di empat kecamatan yang memiliki jumlah masyarakat dengan indikator terbanyak.

Dia menyebut indikator dimasing-masing kecamatan berbeda-beda, misalnya di Kecamatan Loa Janan kebanyakan kepemilikan aset atau lahan, kemudian akses ke pekerjaan, dan pendidikan.

"Target kita penanganan kemiskinan di Kukar bisa menurun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) itu dari data BPS Kukar tahun 2021 tercatat sebesar 7,99 persen penduduk miskin, dan diakhir RPJM bisa turun 6,7 persen. Berat itu, tapi insyallah kalau memang datanya lengkap dan kemampuan anggaran daerah memadai target itu bisa tercapai." pungkasnya. (*dri)