(Wakil Ketua DPC PKB Kukar dan Sekretaris Garda Bangsa Kukar Ruslan)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu sepak terjang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kutai Kartanegara mengejutkan publik khususnya masyarakat Kutai Kartanegara.

Bagaimana tidak, partai yang pada tiga periode pada Pemilu sebelumnya tidak mendapatkan kursi di parlemen, kini memiliki wakil di DPRD Kukar. Tentu ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi sebuah partai, apalagi di Kukar.

Namun dibalik keberhasilan PKB Kukar pada Pemilu 2019 tersebut ternyata bukan serta merta karena adanya pergantian Ketua DPC PKB Kukar atau adanya kader terbaik partai lain yang merapat ke partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar tersebut.

Tetapi ada sejumlah kader PKB yang loyal dan telah mempersiapkan semuanya, mulai dari persiapan partai sebelum Pemilu, persyaratan pendaftaran caleg di setiap Dapil, dan hal penting lainnya sehingga PKB Kukar berhasil meraih 5 Kursi di parlemen.

"Sebenarnya DPC PKB Kukar dengan ketua sebelumnya Iwan Patra dan kader terbaik PKB sebelumnya telah mempersiapkan secara matang untuk menghadapi Pemilu 2019 lalu, minimal target kita bisa meraih 3 kursi meskipun tanpa adanya kader terbaik partai lain yang telah bergabung," ungkap Wakil Ketua DPC PKB Kukar dan Sekretaris Garda Bangsa Kukar Ruslan saat ditemui, Rabu (13/4/2022).

Ruslan mengaku, kinerja Iwan Patra dan kawan-kawan dalam persiapan secara matang sudah terlihat beberapa tahun sebelum Pemilu 2019, namun sekitar setahun menjelang Pemilu tersebut, ada keinginan beberapa kader terbaik dari partai lain yang ingin bergabung ke PKB Kukar, seperti Puji Hartadi, Siswo Cahyono, Wiyono, Sarpin, Hamdiah dan lainnya secara mantap ingin merapat ke PKB Kukar.

"Saat itu Ketua kami sebenarnya masih mempertimbangkan hadirnya kader terbaik dari partai lain yang ingin bergabung, tetapi karena adanya janji dan komitmen untuk membesarkan partai, maka kami menyetujuinya, dan kami bersyukur PKB berhasil meraih hasil terbaik," tuturnya.

Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Ketua DPC PKB Kukar saat ini dinilai para kader PKB Kukar telah melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan partai, salah satunya hingga kini belum menjalankan perintah partai yakni melakukan rotasi pimpinan DPRD Kukar dari Fraksi PKB.

"Sudah jelas ada SK DPP PKB No. 10608/DPP/01/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum HA Muhaimin Iskandar dan Sekjen M. Hasanuddin Wahid yang menginstruksikan kepada DPC PKB Kukar untuk melaksanakan pergantian pimpinan DPRD Kukar yang berasal dari Fraksi PKB Sdr. Siswo Cahyono, SE kepada Sdr. Khoirul Mashuri. Ini sudah ada perintah dari DPP PKB, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan, " terangnya.

Bahkan Ruslan mengaku, bahwa ada perubahan SK yang mana nama dirinya, Amiruddin dan yang lain yang termasuk pengurus lama dikeluarkan dari Pengurus DPC PKB Kukar tanpa adanya rapat pleno dan rekom dari DPW PKB Kaltim.

"Intinya kami ingin Ketua DPC PKB Kukar menjalankan perintah partai, karena tentunya setiap kader partai yang baik seharusnya siap menjalankan perintah partai, apapun itu. Dan jika ada perubahan SK kepengurusan juga harus melalui rapat pleno dan rekom dari DPW PKB Kaltim," imbuhnya.

Terakhir Ruslan menambahkan, untuk PKB Kukar bisa besar dan meraih hasil terbaik saat ini bukan karena adanya beberapa kader terbaik yang baru bergabung, melainkan kinerja dan loyalitas para kader sebelumnya yang telah matang dalam mempersiapkan PKB Kukar ini, sehingga menjadi partai yang dapat diperhitungkan di Kutai Kartanegara.

Terkait tindak lanjut adanya SK DPP PKB tersebut, KutaiRaya.com coba menghubungi Ketua DPC PKB Kukar Puji Hartadi namun sampai sekarang tidak direspon. (One)