Edi Damansyah.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan OPD dan perusahaan CPO di Kukar, untuk menyikapi kondisi minyak goreng yang akhir-akhir ini mahal dan langka.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pendopo Bupati, Rabu (16/3/2022), dihadiri sejumlah OPD terkait, seperti Disperindag, Dinas Koperasi UMK, Diskominfo, Camat Tenggarong, Camat Muara Badak dan perwakilan perusahaan PT Kutai Refinery, PT Tri Tunggal, PT Rajawali, dan BUMD KSDE.

Edi mengatakan pertemuan tersebut menyikapi kondisi distribusi minyak goreng yang akan dilakukan perusahaan di Kukar dalam waktu dekat.

Ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya terkait basis datanya, ada basis data yang menggunakan KK. Kalau KK tercatat dari jumlah penduduk yang sekitar dua bulan yang lalu, 753.862 Jiwa, KKnya 243.862.

Lanjutnya, untuk data jumlah pelaku usaha UMKM ada sekitar 20 ribu. Jadi kalau dihitung dari kebutuhan per KK, dengan perhitungan konsumsi rata-rata keperluannya per bulan 5 liter.

"Jadi itu kita butuh 1.219.310 liter per bulan. Tapi data ini belum akurat berbasis per KK. Tapi dari statistik Kabupaten Kukar ini berbasis rumah tangga, jadi ada 2.009 rumah tangga dengan kebutuhan sekitar 1,6 liter per minggu. sementara kalau dihitung dari perhitungan ini, ditarik kepada per minggunya kalau perbulan 800.032 liter." kata Edi kepada KutaiRaya.com usai Rapat.

Ia mengungkapkan untuk pendistribusian ini sudah berproses, jadi untuk menyambut kelancaran ini sudah dilakukan pembicaraan diskusi dengan pihak perusahaan.

"Kami juga membahasan terkait HET minyak goreng curah yang pertama Rp 11.000. Tapi yang saya sampaikan berkaitan dengan harga ini pedomani yang ditetapkan pemerintah. Tadi disampaikan teman-teman PT Kutai Refinery ada press release dari Kemendag, HET sudah naik Rp 14 ribu." ujarnya.

Tetapi terlepas dari bagaimana nanti HET ini, karena harga itu ditetapkan pemerintah. Pemkab Kukar hanya mencoba menghitung kebutuhan yang ada di Kukar, karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

"Intinya tadi, ada beberapa perusahaan sudah kami pastikan dalam koordinasi itu bahwa mereka komitmen untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan DMO minyak goreng ini. Yang kedua, harga eceran tertinggi tetap mengacu kepada ketetapan pemerintah. Pendistribusian melalui Camat, Lurah para RT, Kades dan Satgas Pangan Kukar." terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Dimas Perindustrian dan Perdagangan Kukar Syaid Fatulah menambahkan bahwa rapat berjalan dengan baik, tinggal memastikan pasokan dari perusahaan.

"Ada empat perusahaan yang akan memasok minyak goreng ke Kukar, akan dilakukan secara bertahap."tutupnya. (*dri/adv)