Acara Ngapeh Hambat Pemkab Kukar.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan tiga catatan penting kepada para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kukar yang hadir pada acara Ngapeh Hambat, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar Senin (31/1/2022).

Dalam kegiatan Ngapeh tersebut membahas koordinasi dan evaluasi internal. Edi Damansyah meminta kepada Sekda Kukar dan seluruh Kepala OPD harus ada perbaikan dan tata kelola untuk belanja modal serta pengadaan barang dan jasa. Menurutnya paling lambat, bulan Maret mendatang semuanya sudah harus selesai.

"Sudah selesai yang harus cepat dilelang , karena selama ini pekerjaan itu dua bulan saja. Bulan November masih lelang lah, bahkan kontraknya sampai ada yang tanggal 25 Desember baru selesai, Sehingga hal ini sudah tidak dianggap rasional lagi, " ujar Edi.

Namun lanjutnya, secara bertahap mulai terlihat adanya perkembangan yang baik. Sudah disampaikan ada beberapa item kegiatan yang sudah dilaksanakan pelelangannya.

Kemudian, Program Pembangunan Berbasis RT. Nantinya setiap RT di Kukar bakal mendapatkan pendanaan sebesar Rp50 juta.

"Peruntukkannya sebagai penguatan fiskal di desa. Jadi anggarannya tetap ada distruktur APBDes (anggaran) kalau di desa, kalau Kelurahan distruktur RKA Kecamatan dan Kelurahan," jelasnya.

Program ini telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa. Melalui Perbup ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi di lapangan.

"Intinya program ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para Ketua RT yang sudah berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya namun tidak pernah mendapatkan fasilitas yang sesuai. Dan ini sudah mulai kita laksanakan 2022. Untuk mengawali ini pasti ada kelemahannya, itu dipastikan adalah persoalan data," ungkapnya.

Program ini wajib untuk dikawal supaya dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Dan dia juga sudah meminta kepada Camat, Tim Asestensi, Pendamping Desa, Kades dan Lurah untuk memaksimalkan program ini dengan baik.

Pembahasan lain pada Ngapeh Hambat adalah terkait dengan potensi pendapatan daerah dari pengelolaan parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub). Dalam memecah permasalahan Dishub harus melakukan perbaikan optimalisasi pungutan parkir.

"Kedepan akan ada sistem baru menggunakan teknologi berupa aplikasi Qris yang akan diterapkan pada beberapa zonasi titik parkir yang sudah ditentukan. Diiringi juga dengan perbaikan SDM di lapangan, yakni para jukir." terangnya.

Edi juga sudah meminta supaya implementasi penanganan parkir bisa rampung bulan Februari ini dan segera dilaksanakan sesuai dengan konsep yang sudah dibuat. (*dri)