• Sabtu, 20 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

DPRD Kabupaten Wajo,Senin (23/3) pagi melakukan kunjungan ke DPRD Kutai Kartanegara. Rombongan yang berjumlah sekitar 10 orang wakil rakyat dari Wajo tersebut dipimpin Ketua DPRD Wajo H Yunus Panaungi, dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Guntur SSos, didampingi Ketua Komisi II DPRD Junaidi, Ketua Komisi III H Salehudin dan sejumlah anggota DPRD Kukar lainnya, di ruang aula gedung DPRD Kutai Kartanegara.


Menurut Ketua DPRD Wajo H Yunus Panaungi, kunjungan anggota DPRD Wajo khususnya adalah Komisi II DPRD Wajo ke DPRD Kutai Kartanegara tak lain untuk mencari referensi terkait dengan persoalan dana bagi hasil migas (minyak dan gas). Mengingat antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Wajo memiliki kesamaan terhadap potensi sumber daya alamnya."Meski potensi SDA nya lebih banyak di Kukar, namun paling tidak kita perlu ada referensi yang baik untuk proses perjuangan dana bagi hasil yang berkeadilan." Kata Yunus kepada wartawan disela sela acara kunjungan.


Dijelaskan Yunus, bahwa potensi SDA yang melimpah di Wajo itu lebih dominan pada sector gas, bahkan sector tersebut mampu mensuplai kebutuhan untuk pembangkit listrik."Didaerah kami (Provinsi-red)Hampir 80 persen gas untuk pembangkit listrik menggunakan gas dari Wajo. Namun selama ini tidak ada kejelasan royalty untuk peningkatan PAD didaerah kami," tegas Yunus.


Sementara Wakil Ketua DPRD Kukar Guntur SSos, memberikan apresiasi atas kunjungan kerja para anggota DPRD Wajo. Ia menyakini dengan keterlibatan semua daerah yang berkepentingan terkait perjuangan untuk revisi Undang Undang 33 Tahun 2004 tentang dana bagi hasil, maka akan membuah hasil yang bermuara untuk kesejahteraan rakyat."Perlu bersama sama untuk berjuang untuk mendapatkan keadilan dana bagi hasil. Sebab perjuangan ini tidak hanya Kukar saja yang merasakan, namun seluruh Indonesia, terutama daerah penghasil,"kata Guntur.


Guntur mengatakan bahwa porsi pembagian dana bagi hasil selama ini dinilai masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan pembangunan yang ada. Di Kukar saja dengan luas wilayah sangat luas, tentu memerlukan dana pembangunan tak sedikit, baik untuk proses pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pendidikan dan lainnya.
(adv/boy)

Pasang Iklan
Top