(Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Dinas Sosial Kukar menargetkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kukar rampung 15 Januari 2022 mendatang.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kukar Hamly, Kamis (6/1/2022).

"Kami bersama BRI mengejar target dalam menyampaikan Bansos tersebut. Baik itu bantuan PKH atau BPNT Sembako. Yakni pada tanggal 15 Januari 2022, dengan kesepakatan mereka pada Tanggal 14 Januari sudah close, dalam arti KPM sudah menerima," tegas Hamly.

Ia mengatakan, pihaknya akan menginformasikan melalui surat para pendamping segera di dampingi KPM dan di informasikan pada Kades, RT supaya menyampaikan segera datang ke e-warung terdekat supaya bisa terealisasi. Sehingga realisasinya bisa naik.

"Dalam waktu dekat kita akan sosialisasi, melalui grup. InsyaAllah kedepan sudah terjadwal dengan BRI ke lapangan khususnya KPM yanh belum banyak terealisasikan, itu sasarannya," ungkapnya.

Ia mengaku, hal ini sesuai hasil rekonsilasi antara Pemkab Kukar Dinas Sosial (Dinsos) bersama BRI terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat yang belum maksimal.

"Rekonsiliasi ini diadakan menindaklanjuti Rapat Koordinasi Dinsos dan BRI yang telah dilakukan sebelumnya pada Selasa (4/1/2022) lalu, dan dilakukan bersama BRI Cabang Tenggarong, Samarinda, Bontang dan Balikpapan. Sebagaimana mereka masing-masing memiliki wilayah dari Kukar, sekaligus menindaklanjuti arahan Bupati Kukar, Edi Damansyah. Dan setelah melakukan rekonsiliasi ini, akan mulai dilanjutkan penyalurannya sampai tanggal 15 Januari 2022," terangnya.

Ia menambahkan, karena kurangnya komunikasi ini juga berkaitan dengan keterbatasan pihaknya maupun BRI. Keterbatasannya mulai dari jangkauan wilayah Kukar yang luas dan sulit terjangkau seperti Kecamatan Anggana dan Tabang. Dan juga BRI yang terbatas sumber dayanya. Sehingga tidak bisa melayani sampai ke rumah.

"Tetapi dengan adanya Rekonsiliasi, kita bisa memetakan permasalahannya. Dan akan kita hadapi, bagaimana solusi dan langkah-langkah kedepannya. Kita bersepakat ada komitmen kedepan dengan rekonsiliasi terjadwal. Misalnya dalam 2 atau 3 bulan sekali kita lakukan. Kita akan memetakan bagaimana program kerja penyaluran tahap berikutnya," pungkasnya. (One)