• Senin, 30 Maret 2020
logo
Pasang Iklan



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltim memilih Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai pilot project proyek perubahan.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltim DR. Sri Haryoso Suliyanto, dipilihnya Pemkab Kukar sebagai area perubahan karna memiliki anggaran yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD), di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Rabu (5/8/2015).

Sebelum diskusi dimulai, sebagai moderator Sekda Kabupaten Kukar Edi Damansyah mengatakan, forum diskusi ini terkait dengan proyek perubahan yang digagas oleh DR. Sri Haryoso Suliyanto yang memilih Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tim perubahan.

Menurut Edi, seiring perubahan yang dilakukan Pemkab Kukar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kita bersyukur Kukar dipilih sebagai pilot project proyek perubahan oleh Kepala BPK RI ikut dalam tim perubahan. DR. Sri Haryoso sendiri saat ini sedang melakukan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negeri Tingkat I," kata Edi.

Dijelaskan dia, Kukar dipilih dalam proyek tersebut sebagai paradigma baru pemeriksaan keuangan negara.

"Kukar mengelola keuangan cukup besar sehingga apakah konsep yang sudah dilakukan Pemkab Kukar bersama DPRD sudah mengarah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,"ujarnya.

Sementara itu Pj Bupati Kukar Chairil Anwar mengapresiasi atas gagasan proyek perubahan yang menjadikan Kukar dijadikan percontohan pengelolaan keuangan negara oleh DR Sri Haryoso Suliyanto Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, .

"Saya berharap kepada SKPD, meskipun ini forum diskusi manakala hasil forum ini sendiri dibawa ke internal BPK. Setidaknya kita mengetahui pola pemeriksaan atau audit kedepanya,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim DR. Sri Haryoso Suliyanto memaparkan gagasan proyek perubahan yang ditulisnya berjudul "Paradigma Baru Pemeriksaan Keuangan Negara Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat".

Menurut Sri, selain perubahan paradigma orientasi pemeriksaan keuangan menuju pemeriksaan kinerja yang seimbang dengan pemeriksaan keuangan. BPK juga perlu melakukan perubahan paradigma dalam aspek-aspek yang lain.

"Pemeriksaan tersebut meliputi aspek organisasi pemeriksa, sifat pemeriksa kinerja, lingkup pemeriksa kinerja, dan pendekatan pemeriksaan kinerja. Inilah yang akan diusulkan dalam pemeriksaan keuangan negara dalam proyek perubahan," katanya.

Adapun tambah Sri, hubungan pemerintah dengan proyek perubahan adalah terkait dengan laporan hasil pemeriksaan yang diharapkan, tim kerja proyek perubahan perlu melakukan komunikasi dengan pemerintah. Komunikasi ini dilakukan melalui FGD.

"“Penilaian professional yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah informasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK," Jelasnya.

Hadir dalam diskusi itu Pj. Bupati Kukar H Chairil Anwar, Ketua DPRD Kukar Salehuddin, S.Sos S.Fil, Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim DR. Sri Haryoso Suliyanto, Kepala BPKP, Sekda Kabupaten Kukar Edi Damansyah, Para Kepala SKPD, Tokoh Masyarakat, LSM dan undangan lainnya. (rid)

Pasang Iklan Disini
Top