(Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Kaltim Isran Noor saat menghadiri Bimtek Anti Korupsi.Foto:humasdprdkaltim)


BALIKPAPAN (KutaiRaya.com) - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis antikorupsi yang dilakukan KPK karena dinilai memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Kaltim tentang antikorupsi.

Hal ini diungkapkan Makmur HAPK saat menghadiri acara bimbingan teknis antikorupsi dengan tema mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang berintegritas dengan pelibatan peran serta masyarakat, berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Swiss-belhotel Balikpapan, Rabu (13/10/2021) lalu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan peserta sebanyak 50 orang terdiri dari berbagai latar belakang profesi.

Menurut politisi Golkar ini, peran penegakkan antikorupsi tentu menjadi tanggungjawab semua pihak tanpa terkecuali, sehingga antikorupsi menjadi budaya masyarakat yang membuat provinsi dan negara menjadi lebih bersih dari praktek korupsi.

"Terimakasih kepada KPK yang telah bersedia berbagi ilmunya kepada masyarakat Kaltim, ini penting dalam rangka menambah wawasan dan kesadaran kita semua terhadap sikap antikorupsi," tuturnya.

Ia mengaku, bahwa DPRD dan pemerintah provinsi serta Forkopimda Kaltim selalu berkoordinasi dalam berbagai hal khususnya dalam kaitan kebijakan pembangunan dalam arti luas agar sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya menyampaikan, kalimat antikorupsi menjadi takline karena banyak menganggap korupsi sebagian budaya, sehingga KPK melakukan upaya untuk merubah budaya korupsi menjadi antikorupsi.

"Ini penting karena setiap anak bangsa memilki tanggungjawab mewujudkan tujuan negara karenanya para pendiri bangsa sepakat dalam pembukaan UUD 45 alenia ke empat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan timpah darah Indonesia," terangnya.

Ia juga mengimbau kepada Gubernur, Bupati dan Walikota selalu utamakan keselamatan masyarakat khususnya pada saat menghadapi pandemi Covid-19.

"Banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi," pungkasnya. (One/Hms/Adv)