(Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid saat menghadiri silahturahmi unsur Forkopimda sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Kukar Dengan FKUB dan FPK)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid sangat mengapresiasi adanya MoU dan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan forum-forum bentukan pemerintah dalam rangka optimalisasi peran forum bentukan pemerintah dalam mendukung penanganan pandemi Covid 19 di wilayah.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid saat menghadiri silaturahmi unsur Forkopimda dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kutai kartanegara, di Pendopo Bupati Kukar, Selasa (21/9/2021) kemarin.

Menurut politisi Golkar tersebut, ketiga Forum Bentukan Pemerintah ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga kondusifitas daerah dan mendukung pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah.

"Dimana semua forum ini merupakan suatu wadah resmi, sebagai fasilitator untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar kondusifitas Kabupaten Kutai Kartanegara tetap terjaga," ungkap Rasyid.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menjelaskan, ketiga Forum bentukan pemerintah ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga kondusifitas daerah, dimana FKDM mempunyai tugas memberikan infomasi kepada Pemerintah Daerah mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) yang berpotensi menjadi gangguan keamanan di daerah.

Sedangkan FKUB mempunyai tugas membangun keharmonisan/Kerukunan kehidupan umat beragama dan memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah serta membantu pemerintah dalam penanganan potensi konflik keagamaan.

"FPK sendiri mempunyai tugas membangun keharmonisan atau kerukunan antar suku/etnis yang ada di Kutai Kartanegara serta membantu pemerintah dalam penanganan potensi konflik kesukuan. Telah banyak kasus-kasus kejadian dan benih-benih potensi konflik yang bisa diredam oleh forum-forum ini, diantaranya kejadian konflik yang bernuasa SARA di Muara Jawa dan Muara Kaman, serta kejadian konflik pembangunan rumah ibadah yang telah ditangani secara baik oleh forum ini," terangnya.

Sebagai informasi, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kesbangpol Kukar dihadiri langsung Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Sunggono, Dians Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Satpol PP, Kabag Pemerintahan, Kabag Kerjasama Setkab Kutai Kartanegara, Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Kesbangpol Kutai Kartanegara beserta jajaran.

Ketua dan anggota Forum Pembaruan Kebangsaan Kukar, Ketua dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kukar, Ketua dan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kukar beserta undangan lainnya. (One/Adv)