(Anggota DPRD Kaltim Salehuddin,S.Sos,S.Fil)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Musibah banjir yang melanda Kecamatan Samboja beberapa hari lalu telah menjadi perhatian semua pihak, dan menurut hasil pantauan di lapangan oleh Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara ESDM Kaltim, Azwar Busra, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di beberapa titik di Kecamatan Samboja.

Pertama, intensitas hujan sangat tinggi. Bahkan hujan hampir merata di daerah Kaltim. Kedua, adanya pembukaan lahan dan aktivitas tambang di luar konsesi atau penambangan ilegal.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV Kukar Salehuddin S.Sos, S.Fil mengaku, dirinya meminta Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim terpenting leading sektornya Dinas Pertambangan, agar dari sekarang coba melakukan proses tata kelola yang baik terhadap pertambangan khususnya yang ada di Kaltim.

"Karena selama ini justru tata kelola ini tidak berjalan dengan baik, dan bahkan lebih banyak merugikan masyarakat terutama disekitar pertambangan tersebut, dan ini harus ada ketegasan dari Pemprov Kaltim maupun Pemkab Kukar termasuk aparat, kalau ada beberapa perusahaan yang melakukan proses pelanggaran saya pikir harus ditindak tegas, begitu pun jika memang ada penambangan ilegal," tegas politikus Golkar ini.

Saleh sapaan akrabnya mengatakan, jika perusahaan pertambangan atau penambang ilegal ini yang mengakibatkan banjir tersebut, maka pemerintah provinsi maupun kabupaten segera melakukan tindakan tegas.

"Termasuk meminta komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, dan pemerintah daerah sudah saatnya juga melakukan proses tata kelola pertambangan yang baik menuju kaidah lingkungan yang baik juga, karena selama ini lebih banyak mudharatnya kepada masyarakat dibanding manfaatnya," terang Saleh.

Ia menambahkan, dalam satu bulan ini curah hujan di Kaltim juga cukup tinggi, jadi bukan hanya di Samboja saja yang banjir tetapi juga daerah rawan banjir lainnya terdapat di Kukar, bahkan di Samarinda juga banjir, yang baru-baru ini kondisi banjirnya makin parah di beberapa titik, yang memang Samarinda ini dikepung Pertambangan yang tata kelolanya kurang baik dan salah, sehingga mengakibatkan banjir jika intensitas hujan tinggi.

"Kembali lagi ketegasan dari Pemprov Kaltim maupun Kabupaten/Kota, bagaimana tata kelola pertambangan yang baik, dan kedua memang ada pelanggaran harusnya ditindak, dan perusahaan yang beroperasi ini harus punya kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak," harapnya. (One/Adv)