(Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Pimpinan dan Sekwan DPRD Kaltim menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, di kantor DPRD Kaltim, Selasa (31/8/2021).

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun pun menyambut baik pertemuan ini, selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai ajang untuk berkoordinasi mengenai aspirasi dari masyarakat Kukar yang disampaikan Ketua DPRD Kukar, apalagi dirinya juga berasal dari Dapil IV Kukar.

"Pimpinan DPRD Provinsi dan Sekwan, dalam pertemuan tadi banyak hal yang mesti disingkronkan, dan ada juga yang disampaikan terkait aspirasi dari masyarakat Kukar kepada DPRD Provinsi, kemudian terkait mekanisme kedewanan secara normatif," ungkap Politisi PDI-P tersebut.

Samsun sapaan akrabnya mengaku, dalam penyampaian aspirasi tersebut terkait dengan infrastruktur di Kukar, apalagi banyak infrastruktur di Kukar khususnya jalan provinsi maupun jalan negara beberapa ada yang rusak dan ini menjadi perhatian kita dari DPRD Provinsi bersama pimpinan DPRD Kukar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid mengatakan, pertemuan dengan pimpinan DPRD Kaltim tersebut dalam rangka pertama silaturahmi, kemudian kedua koordinasi yang berkaitan dengan persoalan yang ada di Kukar.

"Pertama mengenai infrastruktur di Kukar, karena dua unsur Wakil Ketua DPRD Kaltim berasal dari Kukar kita ingin bersama bagaimana memikirkan infrastruktur yang ada di Kukar supaya kedepan lebih bagus," ujarnya.

Ia menuturkan, ada beberapa yang kita sampaikan termasuk yang sering muncul di media terkait jalan rusak dan segala macam, kita berharap dengan pertemuan ini bisa dibantu terkait infrastruktur melalui anggaran provinsi, seperti jalan di Muara Kaman, Sebulu, Anggana, Muara Badak dan Jalan Tanah D
atar, dan ini bisa menjadi fokus perhatian dari DPRD provinsi.

Terpisah, Legislator Karang Paci dari Dapil IV Kukar Salehuddin menambahkan, dirinya mengapresiasi pertemuan tersebut, pada intinya proses silaturahmi dan koordinasi tersebut harus terus dilakukan sebagai tugas dan fungsi yang hampir sama.

"Dalam satu Dapil saya pikir pertemuan ini wajar apalagi dalam proses pembahasan di Kukar juga KUA dan PPAS telah disahkan, dan kami sangat mengapresiasi pertemuan ini, dan proses pembangunan di Kukar tidak semuanya bisa di cover dari APBD Kukar, dan DPRD Provinsi bisa mendorong kegiatan pembangunan di Kukar lewat Bankeu Provinsi," tutupnya. (One/Adv)