(Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin,S.Sos,S.Fil)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi IV DPRD Kaltim bersama Pemkab dan KONI Berau beberapa waktu lalu, ada beberapa kendala untuk penyelenggaraan Porprov Kaltim ke VII di Berau November 2022 mendatang, salah satunya terkait proses pembiayaan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil kepada KutaiRaya.com belum lama ini.

"Meskipun persiapan Porprov di Berau terus dilakukan tetapi kendalanya salah satunya proses pembiayaan, dengan asumsi dana yang dibutuhkan mencapai Rp 222,5 Miliar dan dengan kondisi pandemi saat ini maka ini menjadi perhatian serius, mengingat total dana tersebut diperuntukkan untuk sarana dan prasarana, pengadaan alat-alat tanding dan operasional kegiatan," terangnya.

Politisi Golkar tersebut mengaku, dari sisi evaluasi kegiatan Porprov di Berau untuk proses persiapannya tetap harus berjalan, hanya dari sisi pembiayaan memang sangat terbatas dananya dari Pemkab Berau untuk mensuport, dan dalam kesempatan RDP itu mereka meminta artinya fasilitasi terkait dengan pembiayaan tersebut lewat pemerintah provinsi. Kemudian juga bagaimana proses pelaksanaan Porprov di Berau tahun depan ini bisa berlangsung.

"Pada saat proses evaluasi sekaligus beberapa solusi yang kita sampaikan, bahwa pembiayaan itu tidak 100 persen bisa kita suport langsung mengingat pembiayaan Rp 222,5 miliar cukup besar, tetapi kami mencoba mencarikan solusi alternatif, pertama kita meminta KONI provinsi kembali mengevaluasi persiapan dan kebutuhan di sana, salah satunya cabor mana saja yang memungkinkan bisa dilaksanakan dan cabor mana yang kira-kira tingkat kesulitannya cukup tinggi, solusinya bisa meminjam lokasi venue di daerah lain atau ditiadakan," tutur Saleh.

Ia juga meminta, dukungan politis anggaran kepada anggota DPRD provinsi Kaltim, apalagi ketua Banggarnya pak Makmur yang notabene juga mantan Bupati Berau, harapan kita panitia pelaksana bisa membangun komunikasi dengan DPRD dan Pemprov Kaltim, walaupun kita tau kondisi Pemprov Kaltim sekarang pendapatan daerahnya, baik dari PAD maupun dari perimbangan keuangan sekarang cukup sulit bahkan sampai sekarang kurang lebih hampir di bawah 50 persen realisasinya.

"Saya pikir ini bisa menjadi batu sandungan ketika kita ingin mengejar defisit anggaran yang dibutuhkan Pemkab Berau dalam mempersiapkan ajang Porprov ini, otomatis kita harus realistis, jadi dalam kondisi saat ini memang kita berusaha untuk memaksimalkan pembiayaan dari Pemprov Kaltim maupun Pemkab Berau baik di perubahan 2021 dan anggaran murni di tahun 2022," tambahnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga mengusulkan pada Porprov berikutnya agar sudah ada payung hukum atau aturan kriteria penyelenggaraan Porprov termasuk skema pembiayaan. Sehingga siapapun Kabupaten/Kota yang menjadi tuan rumah sudah menakar dirinya apa saja yang perlu disiapkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Berau Gamalis menjelaskan, sebanyak 64 cabor akan diseleksi dahulu untuk dipertandingkan pada ajang Poprov VII Kaltim. Mulai dari seleksi ketersediaan venue cabor, pembiayaan dan kesiapan Berau sendiri sebagai pelaksana Porprov.

"Untuk idealnya anggaran pelaksanaan Poprov VII di Berau sebanyak Rp 222,5 miliar. Dalam hal ini anggaran tersebur bersumber dari ABPD Kaltim yang akan digunakan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana (sarpras), pengadaan alat tanding dan operasional pelaksanaan," tutupnya. (One/Adv)