Banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik perusahaan pertambangan batubara, kelapa sawit, migas dan lainnya selayaknya menjadi jembatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun yang terjadi, tidak sedikit perusahaan yang hanya mengeruk keuntungan namun Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat masih sangat minim.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kutai Kartanegara Jumarin Tripada,kepada Kutairaya,com belum lama ini.

"Program CSR yang dilaksanakan perusahaan itu banyak tidak ada keseragaman yang mengarah untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Bahkan lebih parah lagi, ketika terjadi tuntutan dari masyarakat itu oleh perusahaan dikatakan sebagai CSR,seperti memberi bantuan kepada masyarakat karena terkena dampak debu perusahaan," ungkap Jumarin.

Seharusnya program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan itu tersusun dan terprogram dengan baik, secara jangka pendek, menengah maupun secara jangka panjang. Dan idealnya disingkronkan dengan program pemerintah sehingga ketika terealisasi tidaklah tumpang tindih, karena sudah ada koordinasi yang baik.

"CSR itu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan, dimana dana CSR biasanya dikeluarkan dari sebagian keuntungan hasil produksi perusahaan itu sendiri,"tegas Jumarin, politukus Partai Gerindra ini.

Meski tidak dipatok berapa nilai yang mesti dikeluarkan untuk merealiasikan program CSR, namun paling tidak bentuk tanggungjawab perusahaan untuk menjalankan kewajibannya bisa terlaksana dan dirasakan masyarakat.

"Oleh karenanya perlu ada regulasi yang jelas, dan ketika pembahasan program CSR oleh perusahaan di Kukar itu hendaknya melibatkan Camat, Kades, Tokoh Masyarakat/Agama, sehingga rencana kerja bisa singkron dan jelas. Sebab realisasi dari CSR itu tidak diperbolehkan dalam bentuk dana cash, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk barang/bangunan, seperti bangunan untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,"tutur Jumarin.
(adv/boy)