(Komisi III DPRD Kukar yang dipimpin Andi Faisal menggelar rapat terkait tindak lanjut pembangunan jembatan di Kecamatan Anggana)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Sebagai salah satu Kecamatan penyumbang terbesar PAD Kukar, nyatanya tak menjadikan Kecamatan Anggana sebagai daerah yang mendapat porsi pembangunan yang prioritas. Nyatanya usulan jembatan sejak jaman Bupati Almarhum Syaukani HR hingga saat ini juga belum terealisasi.

Untuk menindak lanjuti pembangunan jembatan di Kecamatan Anggana tersebut, Komisi III DPRD Kukar menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, berlangsung di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (24/5/2021).

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal didampingi anggota Komisi III lainnya seperti Hj Mitfahul Jannah, Zulfiansyah, Junadi dan Ketua Fraksi Golkar Heri Asdar yang merupakan anggota DPRD Kukar berasal dari Kecamatan Anggana.

Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan, Kecamatan Anggana merupakan penyumbang terbesar bagi Kutai Kartanegara, kami sudah memporsikan anggaran bagi Anggana tapi realisasinya sampai bulan Mei belum ada tanda-tanda pembangunan itu, maka kita undang semua stakeholder yang ada.

"Ini bukan kita mencari kesalahan tapi kita berharap semuanya bisa berkomunikasi baik level desa, kecamatan maupun OPD teknis sampai ke jajaran pemangku kebijakan," ungkap Andi Faisal.

Politisi Golkar tersebut mengungkapkan, jembatan yang rencananya dibangun di Desa Anggana ini merupakan obyek vital sebagai akses utama yang menghubungkan masyarakat Desa Anggana, Desa Sungai Meriam, Desa Kutai Lama, Desa Handil Terusan dan bisa berkoneksi dengan Kecamatan Muara Badak.

"Selain itu pula diujung Anggana ini ada makam keramat yang merupakan salah satu tokoh pendiri Kutai Kartanegara dan berbagai macam yang dianggap sakral untuk menjaga kearifan budaya lokal dan sejarah peradaban Kutai. Disamping itu pula para ulama-ulama pun menggunakan akses jalan itu untuk berziarah. Bahkan kami pun kemarin ingin berziarah ya bingung, karena tidak ada jembatan nya, jembatan yang ada selama ini yakni milik Pertamina sudah dibongkar karena perbaikan berat namun belum terbangun hingga saat ini," jelasnya.

DPRD Kukar lanjutnya, akan mengawal proses ini sampai selesai, dan diharapkan Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, BPKAD dan OPD lainnya diminta untuk melakukan percepatan.

"Jadi harapannya perencanaan sudah selesai di dua tiga Minggu ini walaupun kontrak belum selesai namun fisik cepat dilaksanakan, target kita di awal Juli itu ada tiang pancang sudah berdiri. Kita dengar sendiri Kepala Desa tadi sempat menyuarakan kalau ini tidak terlaksana maka isu-isu lama akan muncul kembali entah itu ada pemisahan dari Kutai Kartanegara ataupun juga masyarakat Anggana akan berdemo ke kita, kita malu," terangnya.

Ical sapaan akrabnya menambahkan, sebenarnya DPRD Kukar sudah bertanggung jawab mengerjakan tupoksi dalam hal penganggaran, harusnya ini tindak lanjut nya di wewenang OPD eksekutif, nyatanya tetap juga harus didampingi terus.

"Kita akan mendampingi supaya balance siapa yang menyumbang agak besar maka dia juga mendapatkan porsi yang agak besar juga. Nilainya 15 miliar, ya kecil saja dibandingkan sumbangsih Anggana bagi Kukar yang Triliunan tentu sangat kecil jadi kita ya ironis saja lah, kita inginnya agak cepat karena di bulan rentang Agustus keatas itu pasti cuaca sering hujan yang dikhawatirkan akan mengganggu pengerjaan fisik," tutupnya. (One/Adv)