(Komisi II DPRD Kukar menggelar RDP terkait tumpang tindih lahan Perumda Tirta Mahakam Kukar yang beroperasi di SP 5 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Terkait tumpang tindih lahan yang di klaim oleh warga yang telah dibangun Perumda Tirta Mahakam Kukar dan hingga kini sudah beroperasi di SP 5 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman, Komisi II DPRD Kukar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait, di ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Senin (24/5/2021).

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi didampingi Ketua Komisi II Hamdan dan anggota Komisi II Azhar Nuryadi, dihadiri Camat Muara Kaman Surya Agus, Kades Bunga Jadi Ismit, Dirut Perumda Tirta Mahakam Suparno, perwakilan BPN, Kapolsek Muara Kaman AKP Turiadi dan masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi mengatakan, dalam RDP ini kita mencarikan solusi permasalahan tumpang tindih lahan tersebut sejak 2009 silam yang sampai sekarang belum selesai. Harapan kami dengan RDP yang dihadiri oleh perwakilan BPN dan Kades Bunga Jadi yang tau persis persoalan ini segera bisa selesai.

"Untuk tindak lanjut dari hasil RDP ini kami menjadwalkan ke lapangan pada pertengahan Juni mendatang, untuk mengecek langsung titik lokasi lahan yang di klaim masyarakat, dan kami berharap agar semua pihak menghormati keputusan yang didapat setelah mengecek di lapangan, pemilik lahan juga sudah siap jika lahan tersebut bukan miliknya beliau ikhlas melepaskan," terang politisi Gerindra tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam Suparno mengaku, meskipun ada permasalahan ini tetapi operasional Perumda Tirta Mahakam di SP 5 Desa Bunga Jadi tetap berjalan, hanya kemarin ada kendala sedikit, yakni masyarakat yang mengklaim lahan sempat mengancam akan menutup operasional kami sekitar seminggu jelang Lebaran.

"Karena kami tidak ingin distribusi air bersih ke pelanggan ini terganggu, maka pada saat itu kami komunikasikan tetapi mereka bersikukuh tetap akan menutup, maka saya kordinasi dengan Kapolres dan diteruskan ke Kapolsek untuk berdiskusi dengan masyarakat tersebut, dan Alhamdulillah mereka tidak jadi menutup operasi kita. Karena jika pelayanan air bersih ini ditutup maka berdampak kepada masyarakat apalagi saat itu menjelang Lebaran tentunya kebutuhan air bersih sangat diperlukan," tutupnya. (One/Adv)