(Ketua Pansus Aset DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Ketua Pansus Aset DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry didampingi Wakil Ketua Pansus Saefudin Zuhry mengatakan, Panitia Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) alias Pansus Aset DPRD Kaltim minggu depan akan berbagi tugas keliling 10 Kabupaten-Kota se-Kaltim.

Menurut Politisi Golkar ini, hal ini untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim terkait persoalan aset.

"Hasil konsultasi Pansus Aset ke BPK Perwakilan Kaltim, memberi catatan dan saran soal temuan serta rekomendasi BPK selama ini terkait aset agar dipelajari dan ditindaklanjuti," ungkap Owi sapaan akrabnya.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV Kukar ini mencontohkan, aset Kaltim yang dikuasai pihak lain, aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga namun hasil keuntungan yang diperoleh tidak sesuai. Kemudian aset yang dikelola perusahaan daerah secara tidak maksimal, aset yang tidak terdata secara baik dan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap serta persoalan aset lainnya.

"Aset Kaltim itu tersebar di kabupaten kota se-Kaltim, makanya kami ada 16 orang anggota Pansus Aset berbagi tugas menjadi beberapa kelompok," tuturnya.

Ia berharap, nantinya kerjasama dari Pemkab/Pemkot dimana aset Kaltim berada di wilayahnya untuk memberikan informasi terkait hal tersebut. Kami juga berharap dengan selesainya Perda tersebut juga dibarengi dengan kejelasan serta tertibnya data pengelolaan aset.

"Semoga dengan adanya regulasi terkait aset nantinya, pengelolaan aset Kaltim bisa lebih tersistem dan profesional baik mulai perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan sampai pengendaliannya," harapnya.

Ia menambahkan, hal ini dilakukan karena setiap tahun BPK selalu memberikan catatan atas kinerja pemerintah provinsi atas berbagai hal, dan persoalan aset termasuk yang selalu memunculkan catatan untuk dilakukan perbaikan. (One/Adv)