(Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Adam)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Komisi III DPRD Kaltim gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program perbaikan jalan-jalan di Kota Balikpapan dan kelanjutan pembangunan jalan pendekat Pulau Balang, berlangsung di ruang rapat Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim, Senin (12/4/2021) lalu.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi seluruh anggota Komisi III, juga dihadiri Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim, BPJN Kaltim dan Pemkot Balikpapan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Adam mengatakan, dalam RDP ini ada tiga opsi yang disampaikan agar Jembatan Pulau Balang segera difungsikan sebagai jalur Trans-Kalimantan.

Politisi Hanura ini mengaku, opsi pertama jika perencanaan awal karena melewati tiga sungai kecil jadi harus bangun tiga jembatan lagi. Sehingga kurang lebih biaya konstruksi menelan sampai Rp 1 trliun. Tapi tidak sampai pada pembebasan lahan.

"Untuk opsi kedua, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi disebut sudah menerbitkan lokasi lahan seluas 129 hektare untuk difungsikan sebagai jalur pendekat menuju Jembatan Pulau Balang. Tapi nilai pembebasan lahannya yang begitu besar, mencapai Rp 300 miliar. Estimasi harga pembebasan lahan disana di antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, jadi ini belum masuk dari biaya konstruksinya. Jadi total anggaran di opsi kedua ada diangka Rp 1,2 triliun," jelas anggota DPRD Kaltim dari Dapil II Balikpapan ini.

Kemudian opsi ketiga lanjutnya, jalur pendekat menuju Jembatan Pulau Balang juga direncanakan akan dibangun di atas kawasan pesisir pantai, namun ini perlu dibahas kembali.

Ia menambahkan, meski saat ini Jembatan Pulau Balang sudah tersambung, namun pemanfaatannya diperkirakan dua tahun lagi. Kendati demikian, upaya DPRD Kaltim mendorong agar akses jalur pendekat jembatan itu akan terus dilakukan.

"Berkali-kali saya bilang, jangan ada lagi jembatan Abu Nawas. Ada jembatannya tapi tidak fungsional. Dulu sudah ada kasus seperti itu di Kutai Kartanegara," tutupnya. (One/Adv)