• Minggu, 20 Juni 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan dengan mendatangi Kantor DPRD Kukar menyampaikan tuntutan atas lahan masyarakat yang belum tuntas dengan PT MHU)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Terkait dengan penggusuran dan perusakan lahan milik masyarakat atau kelompok tani di Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar dengan PT MHU belum tuntas, puluhan warga dari Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan kembali mendatangi DPRD Kukar, Kamis (8/4/2021).

Sebelum diterima anggota DPRD Kukar, puluhan warga dari Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan menggelar orasi di depan Kantor DPRD Kukar.

Kordinator Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan yang juga selaku dikuasakan oleh masyarakat, Syamsu Arjaman mengatakan, permasalahan ini sudah berjalan sejak 2019 dan jalan yang kami tempuh cukup panjang, dan yang kami tuntut adalah hak lahan tanam tumbuh masyarakat yang digusur oleh perusahaan, karena lahan tanam tumbuh milik masyarakat yang terdampak hasilnya untuk kehidupan keluarganya.

"Seperti lahan milik Pak Saihu seluas 5 hektare lebih itu ditanami pohon karet sudah berproduksi dan dinikmati hasilnya sudah 2 tahun, kemudian dari perusahaan menawarkan ganti rugi lahan dengan harga Rp 40 juta per hektare, sedangkan pada saat penggusuran itu beliau setiap 10 hari minimal mendapatkan hasil Rp 6 juta, dan saya ingat pesan Presiden RI Joko Widodo intinya masyarakat disejahterakan, tapi kenyataan saat ini beraktivitasnya PT MHU masyarakat kita digusur," terang Syamsu Arjaman.

Tekong sapaan akrabnya mengaku, lahan masyarakat yang terkena dampak sebanyak 6 orang dengan luasan keseluruhan sekitar 18 hektare.

Dengan adanya permasalahan ini lanjutnya, kami dari masyarakat menuntut adanya ketegasan dan kepastian dari pemerintah daerah dalam hal ini, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan segala pihak terkait dengan proses penyelesaian permasalahan yang terjadi, dengan mengacu kepada ketentuan yang telah diatur oleh negara, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang berlaku.

"Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti proses dan progres penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi, mengingat permasalahan ini sudah menghabiskan waktu yang cukup lama terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021 namun belum terdapat kepastian yang jelas, padahal masyarakat telah memenuhi segala hal yang diperlukan dalam rangka membuktikan kebenaran atas tuntutannya, baik secara administratif, maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah," sambungnya.

Ia menyebutkan, dalam hal ini maka point-point yang menjadi tuntutan masyarakat yakni menuntut adanya ganti rugi tanam tumbuh atas tanah yang telah dirusak atau digusur oleh aktivitas perusahaan PT. Multi Harapan Utama (MHU), berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perbup Kukar nomor 48 Tahun 2005, kemudian meminta Surat Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Kerja antara PT. MHU dan PT. BDA, terkait dengan legalitas aktivitas petambangan di Lokasi Desa Jembayan Tengah dan Desa Jembayan Dalam, sebagai dasar pembuktian legalitas aktivitas pertambangan yang berada dilahan masyarakat.

"Selanjutnya meminta Kepada Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara untuk tegas dan jelas serta berkepastian hukum dalam menjalankan perintah yang disampaikan Oleh Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas tanggal 3 Mei 2019, tentang percepatan penyelesaian masalah pertanahan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan sebagaimana mestinya. Apabila dalam hal ini tidak terdapat itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan, maka masyarakat meminta agar pemerintah seharusnya dapat merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk mencabut seluruh Izin perusahaan terkait yang terdapat di kutai kartanegara," paparnya.

Ia menambahkan, poin tuntutan selanjutnya yakni menuntut kepada Pemerintah Daerah Kutai kartanegara untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melakukan pengawasan yang maksimal terhadap pelaksanaan Izin Perusahaan Pertambangan PT. MHU dan PT. BDA, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa pemerintah daerah Kabupaten kutai kartanegara tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

"Terakhir apabila pada pertemuan ini, tidak juga didapatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian masalah sengketa ini, maka masyarakat akan menempuh cara-cara lain baik berupa unjuk rasa, maupun mengadukan permasalahan ini kepada tingkatan yang lebih tinggi. Tentunya, jika langkah ini yang akhirnya diambil oleh masyarakat, maka hal ini sudah merupakan bentuk kekecewaan yang mendalam dari masyarakat terhadap pemerintahnya yang lemah dan tidak memiliki komitmen, mengingat proses yang telah dilakukan begitu panjang dan menguras tenaga, materi, serta fikiran, namun tidak juga mendapatkan keputusan dan penyelesaian masalah yang jelas bagi masyarakat," tutupnya. (One)

Pasang Iklan Disini
Top