• Selasa, 22 Juni 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(DPRD Kukar menggelar RDP menindaklanjuti hasil sidak longsor akibat aktivitas penambangan)



TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Menindak lanjuti sidak akhir longsor akibat tambang di RT 16 Gang Arjuno Desa Manunggal Jaya L2 Kecamatan Tenggarong Seberang pekan lalu, DPRD Kukar menggelar RDP terkait dampak akibat tanah longsor dengan pihak terkait, diruang Banmus DPRD Kukar, Senin (5/4/2021).

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono, didampingi Ketua Komisi I Supriyadi dan Anggota DPRD Kukar Dari Dapil II Firnadi Ikhsan, dihadiri perwakilan Dinas Pertambangan dan ESDM Kaltim, Dinas PU Kukar, BPKAD Kukar, Dinas ESDM Kukar, DLHK Kukar, Direktur PDAM Tirta Mahakam Suparno, PT BBE dan PT MAM, Plt Camat Tenggarong Seberang, Kades Manunggal Jaya, pemilik lahan dan perwakilan warga.

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Kaltim, Azwar Busra mengatakan, setelah mendengarkan semua pendapat baik dari OPD terkait, perusahaan dan warga, diketahui kondisi pada saat terjadinya longsor cuaca saat itu hujan deras, tetapi pada dasarnya dari sisi PT BBE sudah mempunyai dokumen rencana kerja anggaran di tahun 2021, dimana dalam rencana kerja itu termasuk wilayah tersebut dilakukan penambangan. Kemudian juga telah dilakukan kajian terhadap kestabilan dari pada lereng tersebut yang longsor.

"Kemudian istilah melempar tanggung jawab dari kedua perusahaan tersebut atas kejadian ini sebenarnya tidak ada, karena PT BBE merupakan owner dan PT MAM adalah kontraktor jadi kontraktor mengerjakan apa yang telah direncanakan oleh PT BBE, maka PT BBE dalam hal ini bertanggung jawab terhadap aktivitas seluruh penambangan yang ada konsesi PT BBE, karena mereka memberikan konsesinya untuk dikerjakan oleh PT MAM," ungkap Azwar Busra

Sementara itu, Komdev PT BBE Rahman Virlianto mengaku, pada prinsipnya pihaknya bertanggung jawab seperti yang kita kemukakan dalam RDP, namun untuk teknis di lapangan tetap dari PT MAM, dan terkait permasalahan ini kita tindak lanjuti sesuai arahan dewan, besok kita akan cek kelapangan dulu, kita buktikan dulu kebenaran dilapangan seperti apa biar ini tidak ngambang.

"Kalau memang nanti menjurus pada human error baru kita bicara, tapi pada prinsipnya kami bertanggung jawab kalau itu sumbernya dari kami, makanya besok di lapangan kebetulan juga ada OPD terkait, coba kita buktikan kami penyebab atau bukan biar teman-teman OPD yang memberi penilaian," tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono mengaku, dari hasil RDP ini kita akan melakukan sidak atau mengecek kembali agar para OPD bisa menghitung kerugian dan berapa besaran nilai asset yang harus diganti sesuai Perbup dan aturan yang berlaku di Kukar.

"Dalam pertemuan ini juga kita ingin mengetahui siapa perusahaan yang bertanggung jawab akibat longsor ini, dan dari RDP ini sudah jelas bahwa yang bertanggung jawab permasalahan ini yakni PT. BBE," tegas politisi PDI-P tersebut.

Anggota DPRD Kukar dari Dapil II ini menambahkan, dalam peninjauan besok kita akan cek kemudian kita buat resume dan ada tim kecil dari OPD untuk menyimpulkan kerusakan apa saja yang terjadi dan berapa nilainya. (One/Adv)

Pasang Iklan Disini
Top