• Selasa, 22 Juni 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Visi Kaltim Berdaulat 2023 yakni Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat, yang di gagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, namun kenyataannya saat ini dinilai Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji banyak yang belum tercapai.

"Tetapi kita di legislatif juga perlu mendukung pemerintah Provinsi Kaltim agar visi misi Kaltim Berdaulat tersebut bisa tercapai," ungkap Seno Aji kepada awak media diruang kerjanya belum lama ini.

Menurut politisi Gerindra ini, belum tercapainya visi misi Kaltim Berdaulat karena ada contoh kecilnya, yakni satu Kecamatan di Kutai Kartanegara yakni Sanga-Sanga yang sampai saat ini belum berdaulat, karena masyarakat disana masih memiliki masalah dengan perusahaan yaitu PT Pertamina.

"Wilayah kerja perusahaan itu yakni 80 persen dari total keseluruhan luasan wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, sehingga masyarakat disana tidak bisa memiliki rumah secara tetap karena sertifikatnya tidak ada, kemudian mereka juga tidak bisa berkebun dan menurut laporan ada beberapa petani yang diusir pada saat berkebun karena merasa bahwa itu adalah wilayah kerja perusahaan," terangnya.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV Kukar ini mengaku, permasalahan yang ada di Sanga-Sanga perlu dukungan DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim untuk bertemu dengan SKK Migas, PT. Pertamina Persero di pusat bahkan jika perlu bertemu dengan Presiden Jokowi, supaya bisa memperkecil wilayah kerja perusahaan tersebut.

"Sehingga masyarakat disana bisa beraktivitas kembali dan bisa memiliki tanah dengan surat-suratnya, kemudian bisa bercocok tanam, nah inilah harapan kita," paparnya.

Ia menambahkan, Kecamatan Sanga-sanga sebagai wilayah yang dikenal dengan perjuangan kemerdekaan itu seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dan sampai sekarang belum ada usaha dari pemerintah provinsi untuk berkomunikasi dengan SKK Migas untuk mencari solusi terhadap persoalan ini.

"Sebab bagaimanapun jika ingin Sanga-Sanga maju dan berkembang maka masyarakat harus diberikan kemudahan akses dan saya meminta kepada pemerintah provinsi agar bisa berkomunikasi ke pemerintah pusat agar memberikan kelonggaran lahan yang masuk dalam wilayah kerja perusahaan untuk dimanfaatkan masyarakat agar meningkatkan kesejahteraannya," pungkasnya. (One/Adv)

Pasang Iklan Disini
Top