(Aksi demo yang digelar mahasiswa di depan Kantor Bupati Kukar)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah dan Rendi Solihin juga mendapt perhatian mahasiswa, salah satunya dari Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kukar (AKMPK), mereka menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Kukar, Jumat (26/02) siang.

Menurut Humas Aksi Kaisar, pada pelantikan kali ini merupakan momentum yang cukup baik untuk menyuarakan
prmasalahan-permasalahan mendasar yang ada didaerah, sebelum disusun dan ditetapkannya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, bahwa 6 bulan sejak dilantik kepala daerah wajib merumuskan peraturan daerah (PERDA) tentang RPJMD, lalu diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Startegis (RENSTRA) daerah.

"Inilah yang akan membimbing dan dipedomai oleh kepala daerah sebagi alur pembangunan selama massa periodesasinya. Tentunya dengan adanya pemimpin baru, banyak kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat kutai kartanegara yang dititipkan kepada lundak kepala daerah agar segera diwujudkan, seperti persoalan infrastruktur jalan, pendidikan, lingkungan yang carut-marut, maraknya penambang illegal, persoalan fasilitas Kesehatan yang belum memadai dan
yang belum merata, persoalan masih memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Ia mengaku, menurut keterangan kepala
Badan perencanaan pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Wiyono yang dikutip dari salah satu media, bahwa hampir 80% pembiayaan pembangunan daerah Kutai Kartanegara ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan gas. Besaran dana bagi hasil
tersebut menyesuaikan dengan harga migas, Sementara dari tahun ke tahun trend APBD menunjukan angka penurunan, minimnya upaya daerah fluktuasi bahkan terjun bebas.

Maka lanjutnya, kepada Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru dilantik kami menyampaikan pernyataan sikap, yakni mendesak pemerintah daerah agar perbaikan jalan yang ada di kecamatan Sebulu-Muara Kaman, Kenohan, Kota Bangun, Tenggarong khususnya Desa Rapak Lambur, Muara wis kususnya Desa Enggelam dan Desa Muara Enggelam dan Muara Muntai agar menjadi agenda priontas untuk segera dikerjakan.

"Kemudian mendesak pemerintah daerah agar segera menghibahkan lahan ke yayasan Kutai Kartanegara. Jikalau dari pihak pemerintah daerah tidak mau menghibahkannya, maka segera ambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memajukan pergururuan tinggi tersebut, meminta kepada pemerintah daerah agar mengaktifkan kembali program beasiswa gerbang raja khusus calon-calon mahasiswa baru. Dan memohon agar informasi perihal program beasiswa disosialisasikan dengan massif serta dalam proses seleksi bagi calon penerima
beasiswa dilakukan secara professional tanpa Kolusi Korupsi Dan Nepotisme (KKN)," terangnya.

Selanjutnya, mendorong pemerintah desa melalui Bupati kutai kartanegara agar membangun rumah belajar di setiap desa dan kelurahan sebagai bentuk komitmen pemerintah daearah dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Meminta kepada pemerintah daerah agar melengkapi
fasilitas rawat inap di masing-masing desa dan kelurahan secara merata. Meminta kepada bupati kutai kartanegara agar segera mengevaluasi program raga pantas (stunting).

"Lalu meminta kepada bupati kutai kartanegara agar menindak tegas penambang illegal. Menindak tegas setiap pelaku kejahatan lingkungan entah itu dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat itu sendiri. Meminta kepada pemerintah daerah agar membentuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," paparnya.

Terakhir, Mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan pendapatan daerah lewat perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Serta memaksimalkan
potensi parawisata yang ada di daerah Kukar. Meminta mengevaluasi Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan setiap program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh forum.

"Dan mendesak pemerintah daerah agar memberikan layanan listrik dan air bersih secara merata dan meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan
insentif air dan listrik ditengah terbatasnya aktifitas masyarakat karena Covid-19," pungkasnya. (One)