• Rabu, 23 Juni 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(Simulasi vaksin Covid-19 di RSUD AM Parikesit)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui RSUD AM Parikesit terus mempersiapkan vaksinasi Covid-19 perdana di Kukar agar berjalan lancar sesuai juknis dengan melakukan simulasi diruang Klinik Perjanjian RSUD AM Parikesit, Rabu (13/1) pagi.

Menurut Plt Dirut RSUD Am Parikesit dr. Martina Yulianti, simulasi ini penting dilakukan agar vaksinasi ini berjalan lancar, dan pada pelaksanaannya nanti akan ada alur empat meja di ruang vaksinasi. Namun sebelum ke empat meja tersebut terlebih dahulu akan dilakukan screening awal kemudian menuju meja pertama adalah tempat pendaftaran sekaligus untuk verifikasi.

"Kemudian dimeja 2 dilakukan screening kesehatan, meja 3 pelaksanaan vaksin dan meja keempat pelaporan, dan satu orang yang divaksin memerlukan waktu 15 sampai 20 menit," terangnya.

Ia menjelaskan, di meja kedua pendaftar akan discreening untuk menentukan apakah layak atau tidak untuk divaksinasi. Faktor utamanya adalah penyakit bawaan dan ada formulir isian untuk menimbang seseorang bisa divaksin atau tidak.

"Jika lolos dari meja kedua, petugas menunggu di meja ketiga untuk disuntikkan vaksin Sinovac dan diperlukan waktu sekitar 15-20 menit untuk vaksinasi per orang. Setelah disuntik, mereka tidak bisa langsung pulang, melainkan harus ke meja empat. Di sana, mereka harus menunggu selama 30 menit," sambungnya.

Ia mengaku, aturan ini merupakan suatu keharusan untuk vaksin apapun, karena dalam waktu 30 menit itu bisa ada pasca kejadian imunisasi yang berat, dan terakhir di meja keempat dilakukan pencatatan dan observasi.

"Dan untuk 10 pejabat yang akan di vaksin terlebih dahulu besok yakni, saya sendiri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Kukar, Dandim 0906/TGR, Ketua Ormas Keagamaan, Plt Asisten II, Influencer, Tokoh Agama, Perwakilan PPNI Kukar dan Wakil Ketua DPRD Kukar," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk Bupati Kukar dan Ketua DPRD Kukar belum bisa kita daftarkan di vaksin perdana ini karena status kesehatan kedua pejabat tersebut belum memungkinkan untuk divaksin. (One)

Pasang Iklan Disini
Top