• Kamis, 21 Januari 2021
logo
Pasang Iklan



(Suasana RDP antara DPRD Kukar, Pemkab Kukar dan Kontraktor)

TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Puluhan Kontraktor di Kukar telah menyelesaikan pekerjaan namun belum dibayarkan oleh Pemeritah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk itu para kontraktor yang tergabung dalam Forum Rekanan Penyedia Jasa Kukar meminta Pemkab Kukar agar segera membayarkan hak-hak atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di tahun 2020.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kukar menggelar RDP dengan menghadirkan pejabat berwenang di Pemkab Kukar serta mengundang perwakilan kontraktor di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (4/1) siang.

Dalam RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III Andi Faisal didampingi anggota DPRD dari Komisi II dan III seperti Ahmad Zulfiansyah, Ahmad Yani, Sarpin, Junaidi dan Wakil Ketua II Didik Agung juga dihadiri Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar, Sekda Kukar Sunggono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoco dan kepala OPD terkait.

"Ini jadi catatan buruk diawal Tahun dan Bupati terpilih nanti bisa mengevaluasi birokrasi, karena sering terjadi hampir setiap tahun, kami DPRD akan terus mendampingi eksekutif agar hak kontraktor ini dapat cepat terbayarkan,"ungkap Ketua Komisi III Andi Faisal.

Ia mengaku, saat ini ada beberapa solusi dan semoga teman-teman di TAPD mau melaksanakan, bagaimanapun kebijakan dan ranahnya ada di Pemkab dan kembali ke eksekutif mau atau tidak, dan harapannya pada pertemuan berikutnya pada Kamis (7/1) nanti, Bupati bisa hadir agar ada kepastian.

"Sebenarnya kekhawatiran Pemkab Kukar adalah konsekuensi hukum dibelakang hari, kalau penilaian WTP bukan landasan mereka, kareka ada konsekuensi hukum dibelakang hari karena kita membayar lewat tahun,"tuturnya.

Sementara itu, perwakilan dari Forum Rekanan Penyedia Jasa Andi Musri mengatakan, keterlambatan pembayaran ini terletak pada oknum ASN di OPD terkait yang sengaja lalai dan tidak profesional.
"Yang jelas kami ingin dibayar, dan ini sudah kondisi darurat jadi cara penyelesaiannya juga harus cara emergensi dan ini harus segera diselesaikan karena dampaknya sosial,"terangnya.

Terpisah, Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar memastikan, Pemkab Kukar pada prinsipnya siap membayarkan hak-hak kontraktor karena memang uangnya ada, ini tinggal masalah teknis aturan untuk percepatan pembayarannya. (One)

Pasang Iklan Disini
Top