• Jum'at, 18 Juni 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(Anggota KPU saat jumpa pers)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Hasil Rapat Pleno KPU Kukar bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap fakta-fakta hukum dan pendapat hukum hasil klarifikasi, KPU Kukar memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan oleh karenanya tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Keputusan ini disampaikan Komisioner KPU Kukar Nofand Surya Gafillah, saat menyampaikan press release keputusan KPU Kukar terkait surat rekomendasi Bawaslu RI kepada awak media, di kantor KPU Kukar, Selasa (24/11) siang.

Dalam press release tersebut Nofand menjelaskan, KPU Kukar melakukan tindak lanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu RI dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan bahwa KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota diterima.

" KPU Kukar telah melakukan konsultasi kepada KPU RI di Jakarta dengan didampingi oleh KPU Kaltim, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya KPU Kukar juga telah melakukan proses pemeriksaan dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait termasuk Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, BAPPEDA, DISDUKCAPIL, Camat, Lurah, Ketua RT, dan Terlapor atau petahana, baik melalui surat maupun klarifikasi langsung dimulai tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020, " jelasnya.

Nofand kembali menuturkan, atas hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kukar kemudian dibuat kajian hasil klarifikasi yang disepakati dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 20 November 2020 di Kantor KPU Kukar di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong. Hasil Rapat Pleno KPU Kukar pada 20 November 2020 kemudian dikonsultasikan kembali kepada KPU RI dengan pendampingan KPU Kaltim di Jakarta pada 22 November 2020.

"Selanjutnya KPU RI menyampaikan agar KPU Kukar segera melakukan Rapat Pleno untuk memutuskan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020, dan KPU RI mengingatkan agar KPU Kukar tetap objektif dalam mengambil keputusan, sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan dan klarifikasi, " terangnya.

Nofand menambahkan, KPU Kukar dengan segera melakukan Rapat Pleno pada 23 November 2020 terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Diregistrasi Dengan Nomor Laporan : 013/REG/PP/PB/RI/00.00/XI/2020, setelah diputuskan pihaknya dengan segera mengantar keputusan hasil klarifikasi kepada KPU RI pada tanggal 23 November 2020 agar dapat diteruskan kepada Bawaslu Republik Indonesia.

"Jika ada pihak yang keberatan dengan hasil keputusan, kami persilahkan ke jalur yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, " pungkasnya. (one/adv)

Pasang Iklan Disini
Top