• Jum'at, 30 Oktober 2020
logo
Pasang Iklan



(Firnadi Ikhsan, Anggota DPRD Kukar)




TENGGARONG (kutairaya.com) - Penundaan jatuh tempo pembayaran PBB - P2 masa pajak tahun 2020 dan penghapusan denda PBB - P2 sebesar 100% untuk masa pajak tahun 2014 sampai 2019 menjadi 31 Desember 2020 yang dilakukan Bapenda Kukar mendapat respon positif dari Anggota DPRD Kukar.

Salah satunya Firnadi Ikhsan, menurutnya karena realisasi khusus untuk PBB tingkat kepatuhan masyarakat masih di bawah 30 persen, mengingat juga saat ini masih dalam masa pandemi yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, langkah Bapenda Kukar saya nilai sudah tepat.

"Kita support lah Bapenda Kukar, apalagi dalam situasi covid yang sangat berdampak, tentu perpanjangan pembayaran PBB juga membantu masyarakat, " ungkap politisi PKS tersebut.

Dirinya juga menghimbau kepada warga, untuk tetap menunaikan kewajiban membayar PBB dengan memanfaatkan paket kemudahan tersebut.

"Apalagi saat ini untuk membayar PBB sangat mudah jadi masyarakat tidak perlu lagi membayar PBB jauh-jauh ke Tenggarong cukup bayar di ATM Bankaltimtara terdekat atau aplikasi DG milik Bankaltimtara yang bisa di unduh melalui play store, kantor pos terdekat, dan yang terbaru bisa membayar melalui aplikasi Go-pay dari Gojek, " tutupnya. (one/adv)

Pasang Iklan Disini
Top