• Rabu, 16 Juni 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



(Basuki, wakil Ketua PAN Kukar)


TENGGARONG (Kutairaya.com) - Terkait B1KWK PAN pada Pilkada Kukar 2020 yang saat ini masih dipersoalkan, maka jajaran pengurus dan anggota DPD PAN Kukar perlu bersikap dan memberikan klarifikasi menyikapi dinamika politik yang berkembang.

Wakil Ketua DPD PAN Kukar Basuki menjelaskan, untuk menentukan siapa tokoh yang diusung menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kukar 2020, DPD Partai PAN Kukar membentuk Tim penjaringan yang bertugas melakukan rekrutmen terbuka sejak tanggal 13 sampai 30 September 2019 lalu, bahwa penyampaian Visi Misi bagi nama-nama Bakal Calon yang sudah mendaftarkan diri dilaksanakan tanggal 22 Desember 2019 untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Penjaringan Pilkada DPW PAN Kaltim untuk dilakukan seleksi.

"Setelah melakukan seleksi secara ketat Tim Pilkada Provinsi atau DPW PAN Kalimantan Timur melalui surat no PAN/20/A/K-S-028/VI/2020 pada tanggal 5 Juni 2020, merekomendasikan sekaligus memohon SK kepada DPP PAN untuk pasangan calon Edi Damansyah Rendi Solihin agar ditetapkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, kemudian DPP PAN menerbitkan SK untuk pasangan yang berbeda dari yang diusulkan yakni pasangan Awang Yakub Luthman Suko Buono dengan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 ditandatangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno, "ungkapnya.

Kemudian lanjut Basuki, DPP PAN tertanggal 3 Juli 2020 menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Persetujuan Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM, M.Si sebagai Calon Bupati dan DR H Suko Buwono, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kutai dengan nomor: PAN/Kpts/KU-SJ/150/VII/2020 sekaligus mencabut SK Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/062/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar, dan selanjutnya tidak berlaku terhitung tanggal surat tersebut diterbitkan.

"Lalu pada tanggal 14 Agustus 2020 Surat pembatalan dan pencabutan persetujuan DPP PAN tersebut diserahkan oleh unsur pengurus DPW PAN Kalimantan Timur dan DPD PAN Kutai Kartanegara secara langsung kepada Bapak Ir. H. Awang Yacoub Luthman, MM, M.Si dan didampingi oleh Bapak DR. H. SUKO BUONO, M.Si, Pak Siswo, Haidir dan beberapa orang lainnya, "terangnya.

Basuki kembali mengatakan, DPP PAN menerbitkan SK tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas Nama Drs. Edi Damansyah Rendi Solihin dengan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/157/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 ditandatangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno, selanjutnya tanggal 2 September 2020 DPW PAN Kaltim menyerahkan secara resmi surat B.1-KWK kepada Pasangan Edi Damansyah Rendi Solihin.

"Untuk itu pada tanggal 4 September 2020 Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kutai Kartanegara Mendampingi pasangan Drs. H. Edi Damansyah, M.Si Rendi berdasarkan point tersebut diatas sikap Partai PAN jelas dan bersifat final yakni mengusung pasangan Drs. H. Edi Damansyah, M.Si Rendi Solihin, dan sebagai kepanjangan partai di daerah DPD maupun DPW sifatnya menjalankan putusan atau perintah DPP, itulah dasarnya Supriadi selaku Ketua dan Aini Farida selaku Sekretaris mendampingi Pasangan Drs. H. Edi Damansyah, M.Si Rendi Solihin mendaftar di KPU beberapa hari yang lalu, "tegasnya.

Disinggung adanya permintaan dari Pasangan AYL SUKO agar Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kutai Kartanegara bisa mendampingi pendaftaran di KPU ditegaskan Basuki, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami sampaikan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan amanah partai atau putusan DPP, seperti diketahui bahwa surat persetujuan untuk beliau sudah dibatalkan dan dicabut.

"Terhadap aksi vandalisme yang dilakukan oleh okum tertentu terhadap rumah PAN Kukar merupakan hal yang sangat kami sesalkan. Namun demikian untuk menjaga kondusifitas maka harus kami sikapi dengan bijaksana dan DPD PAN Kukar telah menyampaikan permohonan kepada Polres Kukar untuk menjaga keamanan aset dan personil DPD PAN Kabupaten Kutai Kartenagara, " tuturnya.

Basuki menambahkan, saat ini DPP PAN telah membentuk Tim Monitoring, Supervisi dan Advokasi Hukum pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 melalui Surat Keputusan : PAN/A/Kpts/KU-SJ/297/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sebagai saluran persoalan hukum manakala terjadi sengketa hukum terkait Pilkada 2020.

"Untuk itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan selama proses PILKADA berjalan, dan kita semua sangat paham dengan kapasitas dan kapabilitas kedua tokoh yang sama-sama kita hormati tersebut, Baik Awang Yacoub maupun Suko Buono yang sangat luar biasa sehingga kami pastikan bahwa beliau berdua akan mengambil langkah yang cukup arif dan bijaksana menyikapi masalah ini, "harapnya.

Jika AYL-SUKO mengambil langkah hukum terkain permasalahan ini lanjut Basuki, itu merupakan hak mereka dan kami tidak bisa berbuat banyak karena kami hanya menjalankan amanah Partai.

"Kami berharap penjelasan ini dapat memadai kepada semua pihak dan dapat meredakan ketegangan sosial yang terjadi, sehingga rakyat Kukar dapat melaksanakan kehidupan sehari hari dengan damai dan tentram, "pungkasnya. (One)

Pasang Iklan Disini
Top